BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

 

A. Tujuan

Tujuan SPMI Akper Yapenas 21 Maros adalah:

  1. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral dalam bidang kesehatan serta menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahuibahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antar kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
  2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga Akper Yapenas 21 Maros dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan roadmap dan standar yang telah ditetapkan oleh Akper;
  3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan di lingkup Akper;
  4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di lingkup Akper;
  5. Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional.
  6. Mewujudkan transparasi dan akuntabilitas kepada stakeholder tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  7. Mengajak semua pihak dalam lingkup Yapenas 21 Maros untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Tujuan Kebijakan Mutu SPMI Yapenas 21 Maros adalah :

  1. Menjamin pencapaian visi dan misi SMBP yang merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika berdasarkan pada prosedur dan standar yang telah Memberikan jaminan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel dan transparan sesuai dengan prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.
  2. Menyediakan instrumen dan mekanisme bagi seluruh unit dalam lingkungan Akper Yapenas 21 Maros untuk pelayanan yang berkualitas.

B. Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI SMBP tercapai diantaranya :

  1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
  2. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
  3. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi.
  4. Sosialisasi program (fungsi dan tujuan SPMI) sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
  5. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.
  6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.

C. Prinsip

Prinsip dalam melaksanakan SPMI Akper Yapenas 21 Maros:

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akper Yapenas 21 Maros, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam Akper Yapenas 21 Maros selalu berpedoman pada prinsip:

  1. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal
  2. Mengutamakan kebenaran
  3. Tanggungjawab sosial
  4. Pengembangan kompetensi personal
  5. Partisipatif dan kolegial
  6. Keseragaman metode
  7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

D. Managemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan SPMI di Akper Yapenas 21 Maros menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di Akper Yapenas 21 Maros. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

a. Quality First,

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

b. Stakeholders-in,

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c. The next process is our stakeholders,

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

d. Speak with data,

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e. Upstream management,

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

Adapun Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Akper Yapenas 21 Maros:

SPMI pada Akper Yapenas 21 Maros dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka PT akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Akper Yapenas 21 Maros:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Akper Yapenas 21 Maros, pada aras unit pengelola program studi (prodi, lembanga, unit) maupun pada aras Perguruan Tinggi.

2. Terstandar

SPMI Akper Yapenas 21 Maros menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

3. Akurasi

SPMI Akper Yapenas 21 Maros menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti Berencana dan Berkelanjutan SPMI Akper Yapenas 21 Maros diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus

4. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Manajemen pelaksanaan SPMI di Akper Yapenas 21 Maros Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI Akper Yapenas 21 Maros, namum durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurukulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu kaizen dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun. Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Siklus SPMI Perguruan Tinggi Akper Yapenas 21 Maros

Keterangan :

P : Penetapan standar pendidikan tinggi

P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

E : Evaluasi standar pendidikan tinggi

P : Pengendalian standar pendidikan tinggi

P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan standar oleh Akper Yapenas 21 Maros merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akper Yapenas 21 Maros secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar Akper Yapenas 21 Maros. Berikut ini adalah langkah-lagkah dalam penetapan standar dikti:

  1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar, visi, misi dan tujuan Akper Yapenas 21 Maros, hasil analisis SWOT (Strengths, Weakness, opportunities, threats). Melakukan benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
  2. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal SMBP sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar Akper Yapenas 21 Maros.
  3. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan Tridharma di Akper Yapenas 21 Maros, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar truktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur: ABCD, yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), Degree (keterangan).
  4. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal Akper Yapenas 21 Maros untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
  5. Melakukan perbaikan standar Akper Yapenas 21 Maros dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.f. Menetapkan pemdi buatan standar dikti tersebut dengan peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA Akper Yapenas 21 Maros.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh :

  1. Tim Ad Hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural dan dosen.
  2. Lembaga / Unit penjaminan mutu SMBP sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam Akper Yapenas 21

Maros sesuai domain / bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Esensi tahap pelaksanaan standar di Akper Yapenas 21 Maros adalah Akper Yapenas 21 Maros menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Rektorat, Dekanat, Badan, Lembaga, Pusat, Unit, Biro, Prodi, Dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/ kantor / Unit penjamin mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena :

  • Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga / kantor / unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.
  • Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.
  • Tidak mungkin lembaga / kantor / unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain Prodi atau unit pengelola program studi.

3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Pada tahap ini, Akper Yapenas 21 Maros dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan setiap standar Akper Yapenas 21 Maros yang dapat berbentuk :

  1. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkahyang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut. memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan atau,
  2. Formative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan penyimpanagn yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar.
  3. Sumative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk di dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit, dan apabila Sumative evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Evaluasi dilakukan oleh pihak auditor dari setiap standar dikti.
  2. Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan auditor dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Akper Yapenas 21 Maros pada unit masing-masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
  3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
  4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan / lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

  1. Proses
  2. Prosedure atau mekanisme
  3. Keluaran atau produk
  4. Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatanevaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, auit internal, maupun hasil akredatasi. Jika evaluasi menunjukan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sangsi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.

5. Peningkatan standar pendidikan tinggi

Tahap peningkatan standar Akper Yapenas 21 Maros merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar Akper Yapenas 21 Maros dalam SPMI. Kegiatan ini disebut kaizen atau continous quality improvement yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan / eksternal Akper Yapenas 21 Maros.

Selanjutnya hasil dari kaizen adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar Akper Yapenas 21 Maros yang baru.

E. Unit atau Pejabat Khusus

  1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu SMBP.
  2. Wadir, Ketua Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing- masing unit.
  3. Auditor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
  4. Unit Audit Mutu Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang di buat baik internal dan eksternal.