MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS TAHUN 2019

AKADEMI KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS

2019

 

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU SPMI AKPER YAPENAS 21 MAROS

PROSES PENANGGUNG JAWAB TGL
NAMA JABATAN TTD
1. Dikaji ulang oleh Yohanes Denggos, S.Pd, M.Kes Wadir I
2. Dikendalikan oleh Rahmawati, S.Gz, M.Si UPM
3. Disetujui oleh Rahmat Pannyiwi, S.Kep, SKM, M.Kes Direktur

 

YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA AKADEMI KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS

Terakreditasi BAN PT No. 03/BAN PT/AK-IX/Dpl-III/IV/2009, Tanggal 24 April 2009

Kampus : Jl. Poros Maros – Makassar Km. 3 Tumalia Maros Telp. (0411) 3881920

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS

NOMOR : 016/AKS.YPAB/SK/MUTU/V/2019

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN, MANUAL, STANDAR, SOP, DAN FORMULIR SPMI

AKADEMI KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS TAHUN 2019

———————————————————————————————

DIREKTUR YAPENAS 21 MAROS

———————————————————————————————-

MENIMBANG :
  1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandag perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Akper Yapenas 21 Maros;
  2. Bahwa untuk melaksanakan SPMI yang tertuang dalam kebijakan SPMI Akper Yapenas 21 Maros, dipandang perlu menyusun dokumen kebijakan SPMI;
  3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros untuk tahun 2019.
MENGINGAT :
  1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : Keputusan Direktur tentang penetapan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros.
PERTAMA :

Penetapan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan SPMI baik dibidang akademik dan non akademik.

KEDUA :

Penetapan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Akper Yapenas 21 Maros.

KETIGA :

Penetapan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros tahun akademik 2019 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan

KEEMPAT :

Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI Akper Yapenas 21 Maros tahun akademik 2019, ketua unit penjaminan mutu internal Akper Yapenas 21 Maros ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Akper Yapenas 21 Maros yang tertuang dalam Standar SPMI.

KELIMA :

Unit penjaminan mutu internal ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Akper Yapenas 21 Maros dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Akper Yapenas 21 Maros.

KEENAM :

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri.

KETUJUH :

Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 5 (tiga) tahun diberlakukan.

KEDELAPAN :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: MAROS PADA TANGGAL: 21 MEI 2019

——————————-

DIREKTUR

AKPER YAPENAS 21 MAROS,

Rahmat Pannyiwi, S.Kep, SKM, M.Kes.

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa

2. Wadir I, II, dan III

3. Ketua LPPM. UPM, dan Bagian

4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Illahi Rabbiyang telah memberikan karuniaNya sehingga buku manual SPMI Akper Yapenas 21 Maros ini terbentuk. Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia termasuk Akper Yapenas 21 Maros. Keharusan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Akper Yapenas 21 Maros dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di Akper Yapenas 21 Maros, baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien dan efektif. Karena itu diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual SPMI dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Internal Akper Yapenas 21 Maros.

Dukungan dari segenap sivitas Akademik Akper Yapenas 21 Maros, baik senat, pejabat struktural, dosen, karyawan maupun mahasiswa- mahasiswi di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros sangat diperlukan agar upaya penjaminan mutu, baik pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi Akper Yapenas 21 Maros

Maros, Mei 2019

Direktur Akper Yapenas 21 Maros

Rahmat Pannyiwi, SKM., S.Kep., M.Kes.

 

 

BAB I TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL MUTU

 

Manual SPMI merupakan tahapan seluruh standar SPMI sejak dirancang, dirumuskan, ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Akper Yapenas 21 Maros. Standar SPMI merupakan pernyataan kualitatif dan kuantitatif pencapaian atau pemenuhan yang dapat diukur yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika. Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Akper Yapenas 21 Maros. Acuan ini terdiri dari kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akper Yapenas 21 Maros sehingga dapat meningkatkan kenerja dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan massyarakat luas pada umumnya.

Manual SPMI Akper Yapenas 21 Maros merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Akper Yapenas 21 Maros. Manual Mutu Akper Yapenas 21 Maros bertujuan untuk :

  1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan system penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros;
  2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMIyang berlaku di dalam lingkungan Akper Yapenas 21 Maros;
  3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual / prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu;

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI Akper Yapenas 21 Maros adalah :

  1. Manual penetapan standar SPMI,
  2. Manual pelaksanaan standar SPMI,
  3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI,
  4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI, dan
  5. Manual peningkatan standar SPMI.

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros.


BAB II
LUAS LINGKUP MANUAL MUTU SPMI AKPER YAPENAS 21 MAROS

 

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Akper Yapenas 21 Maros dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi,c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Akper Yapenas 21 Maros.

A. Manual Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

  1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Akper Yapenas 21 Maros serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
  2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Perguruan Tinggi, Prodi/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
  3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
  4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
  5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerpada jenjang di atasnya.
  6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
  7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
  8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
  9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
  10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Perguruan Tinggi dan Prodi.
  11. Standar pada tingkat Prodi disahkan oleh pemimpin Prodi setelah mendapat persetujuan Senat Prodi.
  12. Standar pada tingkat Perguruan Tinggi disahkan oleh Pemimpin Akper Yapenas 21 Maros setelah mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi.
  13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, dan Degree) yang berarti:

Audience : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.

Behaviour : Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur.

Competence : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour)

yang telah dirumuskan

Degree : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

B. Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

  1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
  2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
  3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapain standar- standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
  4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar- standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
  5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
  6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

C. Manual Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMAI, EMI, EPSBED, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

  1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi olehperaturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Akper Yapenas 21 Maros.
  2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Perguruan Tinggi, Prodi, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
  3. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Akper Yapenas 21 Maros secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
  4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Perguruan Tinggi dan tingkat Prodi untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
  5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (Prodi, jurusan/bagian dan program studi).
  6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
  7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Akper Yapenas 21 Maros berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

  1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik.Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, Prodi, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
  2.  Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
  3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Perguruan Tinggi.
  4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
  5. Wadir/Direktur Akper dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin Akper Yapenas 21 Maros apabila diperlukan.
  6. Akper Yapenas 21 Maros harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
  7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi UPT Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu Prodi/Akper.
  8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Direktur Akper Yapenas 21 Maros.
  9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
  10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
  11. Perguruan Tinggi, Prodi, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan,dosen dan senat Perguruan Tinggi/Prodi.
  12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

  1. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
  2. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
  3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
  4. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan
  5. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Akper Yapenas 21 Maros harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

D. Manual Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Akper Yapenas 21 Maros berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati.Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar.Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.Siklus- siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.3.

Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

Gambar 2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

E. Manual Peningkatan Standar Mutu SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, d) pemantauan dan audit mutu internal, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) Bencmarking, g) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (sustainable quality). Penerapan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulangkali dan juga berkelanjutan (Gambar 3).

Gambar 3. Peningkatan Standar di Setiap Siklus


BAB III
RINCIAN HAL YANG DIKERJAKAN DALAM IMPLEMENTASI SPMI

Langkah-langkah pelaksanaan standar SPMI

  1. Melakukan persiapan sesuai dengan standar SPMI,
  2. Menyiapkan Standard Operational Prosedure (SOP),
  3. Melakukan sosialisasi standar SPMI kepada seluruh pimpinan, tenaga dosen dan tenaga kependidikan,
  4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar SPMI.


BAB IV
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM IMPLEMENTASI SPMI

Pihak-pihak yang melaksanakan implementasi SPMI adalah :

  1. Pimpinan insitusi Akper Yapenas 21 Maros,
  2. Pegawai akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan pegawai non akademik (sopir, satpam, ibu asrama),
  3. Mahasiswa dan alumni.

BAB V MANUAL MUTU STANDAR PENDIDIKAN

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Dikti, 2003
  2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , Dikti, 2014
  3. Buku Pendukung HELTS 2003-2010, Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-
  4. 2010, Mewujudkan perguruan tinggi berkualitas, Dikti, 2004. Organisasi dan Tatakelola Akper Yapenas 21 Maros Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia. Penjaminan Mutu Akademik Universitas Gajah Mada. Penjaminan Mutu Akademik Universitas Sriwijaya
  5. Konsep Quality Assurance, makalah lokakarya jaminan mutu dan manajemen universitas angkatan I tahun 2003, Prof Dr. Dadang Iskandar, M.Sc.
  6. Quality culture and Quality Management, Dr. Andree Sursock, European University Association.