A. Latar Belakang

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21 Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas 21 Maros “Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia“.

Paradigma baru dalam system pendidikan tinggi yang di tuangkan dalam HELTS 2003-

2010 dan kemudian di jabarkan dalam beberapa peraturan dan undang undang system pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ( Sisdiknas ) dan peraturan pemerintah No. 19/2005 tentang standar Nasional Pendidikan ( SNP ) telah memberikan wacana berkelanjutan.

Dalam PP tentang SNP, proses penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen).

2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian hasil hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan untuk mematau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbentuk tugas/test/ujian. Bahwa sistem penilaian dan Sedangkan hasil penilaian pencapaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua kuliah, lebih lanjut, PP tersebut juga menetapkan penjaminna standar mutunya di tetapkan oleh masing – masing PT dengan tetap mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. Tujuan

Manual mutu penilaian penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper maupun program studi dengan

menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan penilaian penelitian.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu penilaian penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam bidang kesehatan baik di tingkat Akper, maupun program studi. Manual mutu ini dapat menjadi pedoman penilaian bagi dosen dalam penilai hasil pembelajaran di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Akper Yapenas 21 Maros menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan kesadaran

bahwa mahasiswa memiliki bakat, kemampuan, dan kepribadian yang unik. Melalui pembelajaran yang berpusat pasa mahasiswa (student centered learning), Akper Yapenas

21 Maros membantu ke arah perkembangan sepenuh- penuhnya setiap pribadi agar menguasai bidang ilmu (competence).

B. Organisasi

Struktur organisasi penjaminan mutu lulusan Akper Yapenas 21 Maros sebagai berikut:

Penjamin mutu lulusan terdiri atas Pimpinan Perguruan Tinggi dibantu oleh Tim Monev Prodi serta beberapa pihak yang terkait. Pimpinan Pimpinan berdasarkan persetujuan Senat Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu lulusan.

BAB 4. STANDAR MUTU DAN MEKANISME SPMI A. Penetapan Standar Penilaian Pendidikan

Sebagaimana disebutkan di atas, standar penilaian pendidikan pada intinya terdiri dari

2 (dua) standar turunan, yaitu :

1. Standar penilaian pendidikan oleh dosen

2. Standar penilaian pendidikan oleh PT

Kedua standar turunan di dalam kelompok standar penilaian pendidikan ini betujuan untuk menetapkan tolok ukur minimum penilaian atas hasil dari proses pembelajaran terhadap mahasiswa.

1. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkan standar penilaian pendidikan pertama hendaknya di pahami terlebih dahulu seluruh peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang system penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Peraturan perundang – undang tersebut dapat berupa undang – undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan menteri bpendidikan nasional. Tujuannyaagar substansi atau isi standar tersebut tidak bertentangan dengan peraturan normative yang berlaku secara nasional itu. Kedua, PT juga harus memastikan bahwa substansibstandar benar – benar selaras dengan visi, misi dan tujuan dari PT yang bersangkutan. Ketiga, PT juga seyogjanya mencari dan memperhatikan masukan/ konstribusi pemikiran dari para stakeholders termasuk alumni, dan/ atau dari asosiasi. Keempat, dalam proses penetapan standar penilaian pendidikan terhadap empat aspek yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Validitas isi dan konsep penilaian pendidikan yang sesuai dengan tujuan penilaian.

b. Reabilitas informasi dan konsistenssi penilaian

c. Kepraktisan prosedur dalam melakukan penalian

d. Memberikan efek terhadap system pendidikan secara keseluruhan, khusunya pada improving quality of education system.

2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkan standar turunan yaitu standar penilaian pendidikan oleh dosen

Untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan di atas, perlu rasanya kitasamakan persepsi tentang apa yang di maksud dengan penilaian dan lingkup batasannya pada pendidikan.

Berikut kita mencoba melihat lebih dalam lagi terkait tujuan kita melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa, yaitu antara lain:

a. Mengetahui tingkat kemajuan yang telah di capai oleh mahasiswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentub. Mengetahui posisi atau kedudukan seorang mahasiswa dalam kelompok.

b. Mengetahui tingkat usaha yang di lakukan oleh mahasiswa dalam belajar. c. Mengatahui hingga sejauh mana mahasiswa telah mendaya gunakan dosen

dalam proses pembelajaran.

Sedangkan kegunaan lebih lanjut dari hasil penilaian nantinya dapat mendudkung dalam proses pengambilan keputusan – keputusan yang berhubungan dengan (i) proses dan hasil pembelajaran, (ii) diagnosis dan usaha – usaha perbaikan yang berkelanjutan, (iii) placement test dan seleksi, (iv) bimbingan dan konseling, (v) kurikulum dan (vi) penilaian kelembagaan.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan komponen utama untuk menyukseskan program- program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. Perguruan tinggi harus memiliki sistempengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan.

Mengingat perannya yang sentral dalam pendidikan tinggi maka sumber daya manusia harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada mahasiswa sebagai pihak yang dilayani.

B. Tujuan

Manual mutu SDM ini dibuat agar menjadi pedoman bagi pengelolaan sumber daya manusia baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat:

1. Mendorong pemenuhan kebutuhan SDM Akper Yapenas 21 Maros baik secara kuantitas maupun kualitas yang proporsional terhadap kebutuhan riil untuk menjamin kualitas Pendidikan.

2. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan yang mening- katkan kualitas SDM

baik secara intelektual akademis maupun kepribadian.

3. Mempromosikan implementasi kode etik SDM sebagai dosen dan tenaga kependidikan.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Dosen merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakkat (pasal 1). Pada buku ini digunakan istilah Dosen sebagaimana definisi di atas dan Tenaga Kependidikan yang mencakup laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat pula disebut Standar Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan dalam Instrumen Akreditasi BAN-PT. Dalam konteks Akper Yapenas 21 Maros, dosen dan tenaga kependidikan didefinisikan dan diatur dalam Buku Peraturan Kepegawaian.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu SDM ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan pengelolaan SDM baik di tingkat Akper Yapenas 21 Maros, maupun program studi dengan menerapkan siklus yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring- evaluasi. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat memandu pihak-pihak yang terkait dengan rekruitmen dan seleksi, formasi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, kompensasi, serta pemberian penghargaan dan sanksi. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan mutu SDM baik tenaga kependidikan maupun tenaga penunjang yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di Akper Yapenas 21 Maros.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DOSEN DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu Lulusan

1. Akper Yapenas 21 Maros merekrut dosen yang memiliki integritas, kompetensi,

kualifikasi akademik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Akper Yapenas 21 Maros merekrut, mengelola, dan mengembangkan tenaga kependidikan yang mencakup analis, laboran, pustakawan, dan teknisi;

3. Akper Yapenas 21 Maros memberi kesempatan dan fasilitas bagi dosen untuk mengembangkan kompetensi, potensi, dan prestasi dalam bidang

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;

4. Akper Yapenas 21 Maros menerapkan sistem penilaian prestasi kerja dosen, penghargaan berdasarkan asas kemanfaatan, kelayakan, dan legalitas yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

5. Akper Yapenas 21 Maros memberlakukan kode etik bagi dosen maupun tenaga kependidikan serta melengkapinya dengan sanksi bagi yang melanggarnya.

B. Organisasi Penjamin Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu lulusan Akper sebagai berikut:

Penjamin mutu lulusan terdiri atas Pimpinan Perguruan Tinggi dibantu oleh Tim Monev Prodi serta beberapa pihak yang terkait. Pimpinan Pimpinan berdasarkan persetujuan Senat Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu lulusan.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

Sumberdaya manusia perguruan tinggi adalah dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tri darma perguruan tinggi. Akper Yapenas 21 Maros mengelola dan menempatkan sumberdaya manusia sebagai komponen utama untuk mensukseskan program dalam rangka mencapai visi dan misi. Oleh karena itu Akper Yapenas 21 Maros memerlukan sistem pengelolaan sumberdayamanusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Sistem pengelolaan sumberdaya manusia tersebut mencakup subsub sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang prosedurnya transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.

A. Standar Perencanaan

1. Akper Yapenas 21 Maros memiliki sistem perencanaan sumberdaya manusia.

2. Akper Yapenas 21 Maros memiliki dosen dengan jumlah, kualifikasi, dan jabatan akademik yang cukup sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. Akper Yapenas 21 Maros menetapkan beban tugas dosen dalam bidang Tri Dharma PT dengan komposisi yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

4. Akper Yapenas 21 Maros memiliki Kode etik dosen dan tenaga kependidikan.

5. Akper Yapenas 21 Maros memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

B. Standar Pelaksanaan

Dosen pada umumnya bekerja di unit akademik prodi sedangkan tenaga kependidikan ada yang bekerja di unit akademik dan ada pula yang bekerja di unit penunjang (BAAK, unit pelaksana teknis). Keseluruhan unit tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di dalam struktur organisasi Akper Yapenas 21 Maros melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sosialisasi substansi standar, serta upaya pencapaian/pemenuhan standar secara konsisten.

Selanjutnya, standar sumber daya manusia mencakup:

a. Kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen b. Rasio dosen tetap dan mahasiswa

c. Dosen tetap berpendidikan minimal magister d. Dosen tetap bergelar doktor

e. Jumlah guru besar tetap

f. Adanya survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

g. Adanya Kode Etik dosen dan tenaga kependidikan.

h. Tersedianya tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.

C. Standar Monitoring dan Evaluasi

1. Akper Yapenas 21 Maros melakukan survey kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

2. Akper Yapenas 21 Maros memiliki sistem penghargaan berbasis kinerja.

D. Mekanisme Pemenuhan Standar

Untuk memenuhi standar perencanaan maka Akper Yapenas 21 Maros:

1. Menyediakan dokumen tertulis tentang sistem:

a) Perencanaan SDM.

b) Rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai

2. Menetapkan Rasio dosen tetap dan mahasiswa yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bermutu

3. Menetapkan kualifikasi minimal untuk tenaga kependidikan/ penunjang dan mendorong serta memfasilitasinya untuk pengembangan karir baik melalui studi lanjut maupun program- program pelatihan

4. Menyediakan buku kode etik berikut dengan usaha menyosialisasikannya melalui

a) Pertemuan khusus b) Media cetak

c) Media elektronik yang terdokumentasi dengan baik

Standar pelaksanaan dipenuhi dengan memfasilitasi SDM dengan berbagai bentuk pengembangan yang berpedoman pada dokumen tertulis tentang sistem

1. Orientasi dan penempatan pegawai,

2. Pendampingan dosen dan tenaga kependidikan baru

3. Pembinaan dan pengembangan, yang meliputi

a) Studi lanjut b) Pelatihan

c) Cuti sabatikal

d) Partisipasi dalam kegiatan ilmiah e) Berbagai bentuk magang

Standar monitoring dan evaluasi SDM dipenuhi dengan adanya evaluasi kinerja SDM secara reguler menggunakan instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja yang relevan secara berkelanjutan. Selain itu juga dilakukan renumerasi, penghargaan, dan sanksi yang transparan dan akuntabel.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Latar Belakang

BAB 1. PENDAHULUAN

Akper Yapenas 21 Maros adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang bertugas untuk menjalankan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi. Tridarma dimaksud adalah berfungsi sebagai lembaga penyelenggara dalam pendidikan danpengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan (1) tujuan yang jelas, (2) rencana mutu keluaran dan perkiraan outcomes, (3) proses pendidikan, (4) input (5) sumberdaya, dan (6) prasarana dan sarana (Dikti,

2003:6).

Sejalan dengan penentuan “tujuan yang jelas”, maka Akper Yapenas 21 Maros telah menetapkan visi dan misi. Secara ringkas dengan menggunakan outward looking. Untuk mencapai visi dan misi di atas, Akper Yapenas 21 Maros tentu memiliki sejumlah aset dalam bentuk prasarana dan sarana fisik, serta non fisik. Berkaitan dengan prasarana dan sarana fisik, maka Akper Yapenas 21 Maros perlu mengelola aset fisik tersebut dengan tepat agar efisien dan efektif serta menunjang kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan di Akper Yapenas 21 Maros. Aset fisik Akper Yapenas 21 Maros dimaksud terutama dalam bentuk “Prasarana dan Sarana Akademik”.

Terdapat serangkaian fungsi dan tahapan penting dalam manajemen aset fisik berupa prasarana dan sarana perguruan tinggi. Ada lima (5) tahapan atau alur manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni:

1. Pengadaan dan inventarisasi prasarana dan sarana

2. Legal audit prasarana dan sarana

3. Penilaian prasarana dan sarana

4. Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

5. Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan prasarana dan sarana

Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan, agar seluruh prasarana dan sarana dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya. Karena urgensi seluruh tahap dimaksud, maka Akper Yapenas 21 Maros penting melaksanakan tahap demi tahap tersebut secara menyeluruh dan utuh. Pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, dan penghapusan prasarana serta sarana di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros.

B. Tujuan

Buku pedoman ini memberikan panduan utama bagi pimpinan tertinggi Akper Yapenas 21 Maros, program studi, dan kepala BAAK dalam hal pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, operasi, pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, dan penghapusan prasarana serta sarana di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros. Buku ini pula diharapkan dapat membantu para pelaksana pengelolaan prasarana dan sarana akademik, bagi para pelaksana teknis serta para pengguna fasilitas fisik berupa SP di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros.

Tujuan rancangan implementasi dari manajemen prasarana dan sarana ini adalah untuk:

1. Memudahkan setiap organisasi atau unit penatausahaan prasarana dan sarana, dalam mencapai tujuan dan fungsi penatausahaan prasarana dan sarana bersangkutan.

2. Melakukan monitoring, pengecekan dan pengawasan dan evaluasi secara secara tepat dan akurat terhadap nilai, jumlah, keberadaan dan kemanfaatan prasarana serta sarana, oleh organisasi penatausahaan dari tingkat paling atas ke yang paling rendah.

3. Meminimumkan waktu, tenaga dan biaya dalampenatausahaan prasarana dan sarana termasuk menghindari adanya penyimpangan dalam penatausahaan prasarana dan sarana.

4. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dan nilai (value) prasarana dan sarana

Sasaran buku ini adalah para pimpinan, pelaksana, dan seluruh staf yang bertanggung jawab dan terkait dengan fungsi pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, serta penilaian prasarana dan sarana di Akper Yapenas 21 Maros. Artinya target pengguna sistem ini adalah unit-unit penatausahaan prasarana dan sarana yang terdiri dari unit-unit tingkat Akper Yapenas 21 Maros dan unit-unit pendukung.

A. Pengertian

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Sebagaimana dipahami dalam perkembangan manajemen aset terkini, bahwa aset itu secara umum dapat berupa aset berwujud dan tidak berwujud. Berkaitan dengan esensi yang perlu disajikan dalam buku ini, maka isi buku ini hanya memaparkan mengenai aset berwujud (tangible assets) saja. Selain itu berkenaan dengan implementasi alur manajemen aset perguruan tinggi di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros, maka paparan fokus pada aset perguruan tinggi atau aset- aset kampus (campus assets). Istilah aset fisik dalam perguruan tinggi identik dengan prasarana dan sarana akademik.

Secara umum prasarana akademik meliputi dua jenis yakni: Prasarana bangunan, dan

Prasarana umum. Adapun sarana akademik mencakup:

1. Sarana pembelajaran, dan

2. Sarana sumber belajar

Untuk mendekatkan pada fungsi perguruan tinggi sebagai proses aktivitas akademik, maka dalam buku ini akan lebih sering menggunakan istilah “prasarana dan sarana akademik”.

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok:

1. Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit dan/atau poliklinik, apotek, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni, asrama mahasiswa, serta gudang.2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, tempat parkir, taman,

tempat-dan tempat pertemuan umum

2.

3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam

menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana akademik dibagi dalam

3 (tiga) kelompok yaitu: a) Sarana pembelajaran b) Sarana sumber belajar c) Sarana pendukung

Sarana pembelajaran mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, antara lain meja tulis, kursi, Papan tulis manual, papan tulis, LCD, laptop/note book, microphone, Personal Computer/Desk Top, alat peraga, bahan habis pakai, dan peralatan elektronika sejenisnya; (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi, lembaga, pusat-pusat studi, dan pusat- pusat layanan. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, internet, audio visual, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Sarana pendukung mencakup peralatan dan perlengkapan perkantoran, meja dan kursi perkantoran, alat dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga, alat-alat transportasi, meja dan kursi rapat, peralatan pertemuan antara lain meja dan kursi, audio visual (misal sound system, LCD, Laptop), pang

ung dan podium, tenda, camera, peralatan listrik, peralatan dan perlengkapan kegiatan keagamaan.

B. Ruang Lingkup

Aset fisik dalam bentuk prasarana dan sarana akademik sangat beragam sebagaimana disebutkan di atas. Berikut ini disajikan ruang lingkup mengenai pengadaan barang dan jasa, inventarisasi, legal audit, penilaian, operasi, pemeliharaan, pengawasan, pengalihan, dan penghapusan prasarana serta sarana di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros.

1. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa Akper Yapenas 21 Maros adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Yayasan Pendidikan Anak Bangsa maupun yang dibiayai oleh luar Akper Yapenas 21 Maros, baik yang dilaksanakan secara swakelola oleh Akper Yapenas 21 Maros maupun oleh penyedia barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan mulai persiapan hingga barang/jasa

diserahkan kepada pihak pengguna. Setiap pengadaan harus memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa adalah:

a) Efisien, b) Efektif,

c) Transparan dan terbuka,

d) Adil/tidak diskriminatif dan, e) Akuntabel.

Yang dimaksud barang dan jasa dalam pengadaan di Akper Yapenas 21 Maros adalah yang memenuhi batasan barang dan jasa berikut ini:

a) Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna dan pihak panitia atau petugas pengadaan barang dan jasa.

b) Jasa adalah jasa pemborongan dan jasa konsultasi. Klasifikasi sistem pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi:

a) Sistem pengadaan barang rutin. Sistem pengadaan barang rutin adalah sistem

yang mengatur pengadaan barang yang dilakukan secara rutin berdasarkan kebutuhan pengusul dari unit kerja meliputi; ATK, kebutuhan barang laboratorium, inventaris, kebutuhan pemeliharaan alat dsb.

b) Sistem pengadaan barang khusus. Sistem pengadaan barang khusus adalah sistem yang mengatur pengadaan barang yang spesifik berdasarkan kebutuhan masing-masing pengusul dari unit kerja meliputi barang baranghidup (biology material), barang-barang berbahaya (hazard material).

c) Sistem pengadaan barang terbatas. Sistem pengadaan barang terbatas adalah kebutuhan pengadaan yang benar-benar mendesak dan terbatas yang harus segera dilakukan.

d) Sistem pengadaan jasa konsultasi. Sistem pengadaan jasa konsultasi adalah kebutuhan pengadaan jasa yang melibatkan tenaga ahli.

Cara pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui:

a) Pembelian langsung

b) Melalui pihak luar (penunjukan langsung, pemilihan langsung, tender)

c) Swakelola

Petugas Pengadaan Barang dan Jasa. Petugas pengadaan barang dan jasa dapat dibentuk dan diangkat melalui dua macam tugas pengadaan:

a) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang diangkat oleh Direktur Akper Yapenas 21 Maros dan berlaku paling lama empat (4) tahun untuk sebuah masa jabatannya.

b) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditujukan untuk pengadaan sebuah atau satu paket barang dan jasa, diangkat oleh Ketua Akper dan berlaku sejak dimulainya pengadaan hingga selesainya pengadaan barang dan jasa bersangkutan.

Akper Yapenas 21 Maros sebagai lembaga swasta dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, maka Unit Kerja atau Panitia Pengadaan harus mengacu pada peraturan/kebijakan organisasi tertinggi yakni Yayasan P e n d i d i k a n Anak Bangsa, dan kebijakan/peraturan internal Akper Yapenas 21 Maros. Seluruh runtutan kegiatan di atas menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya hingga berakhirnya sebuah proses untuk setiap pengadaan barang/ jasa.

Inventarisasi Prasarana dan Sarana

Inventarisasi prasarana dan sarana adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas prasarana serta sarana secara fisik dan secara yuridis/legal. Dengan demikian ada dua aktivitas penting dalam inventarisasi aset yakni:

a) Inventarisasi prasarana dan sarana secara fisik

b) Inventarisasi prasarana dan sarana secara yuridis/legal

Ada beberapa tugas dan aktivitas utama dalam inventarisasi prasarana dan sarana akademik yakni:

a) Penentuan objek yang akan diinventarisasi, b) Melakukan pendataan,

c) Pengelompokkan atau kategorisasi, d) Pengkodefikasian atau labelling,

e) Pembukuan dan pengadministrasian, f) Pelaporan hasil inventarisasi,

g) Serah terima dari BSP kepada unit kerja pengguna.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

1. Pengembangan sarana akademik dilakukan dengan perencanaan yang jelas agar

pemanfaatannya dalam kegiatan akademik dan penelitian benar-benar efektif, efisien, dan produktif dalam memberikan dukungan yang optimal dalam proses belajar mengajar dan penelitian. Secara tersurat, pengembangan sarana akademik harus mengikuti pola dan prioritas pengembangan program studi.

2. Pengembangan sarana akademik beorientasi pada pengembangan laboratorium untuk praktikum dan laboratorium penelitian, perpustakaan, bahan ajar, dan kebutuhan teknologi informasi dalam pembelajaran.

3. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem manajemen aset fisik prasarana dan sarana yakni:

a) Pengadaan dan inventarisasi prasarana dan sarana b) Legal audit prasarana dan sarana.

c) Penilaian prasarana dan sarana.

d) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana.

e) Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan prasarana dan sarana.

Seluruh tahap atau alur di atas sangat penting diimplementasikan agar seluruh prasarana dan sarana dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuannya.

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan klasifikasi fungsi dan kegiatan manajemen Sarana Prasarana (SP) secara operasional, maka tahap dalam alur manajemen SP dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori atau kelompok pengelolaan SP. Atas pertimbangan tersebut, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan manajemen SP dapat dibagi ke dalam 2 garis wewenang dan tanggung jawab:

1. Bagian Pengadaan, audit, dan penilaian SP,

2. Bagian operasi, pemeliharaan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan

SP.

Kedua kelompok aktivitas tersebut dapat dijadikan dasar alternatif dalam menyusun struktur organisasi manajemen Prasarana dan Sarana Akademik (SPA) di Akper Yapenas 21

Maros.

Setiap unit tugas dapat ditempati atau dipegang seorang Kepala Unit yang secara hierarkis bertanggung jawab pada masing-masing kepala bagiannya. Demikian pula setiap kepala bagian bertanggung jawab pada Kepala Pengadaan Prasarana dan Sarana Akper

Yapenas 21 Maros.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI A. Penetapan Standar Prasarana Dan Sarana

Dalam menetapkan Standar Sarana dan Prasarana perlu diperhatikan beberapa hal

penting berikut ini, yaitu :

1. Substansi atau isi dari Standar Sarana dan Prasarana harus sesuai atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang sarana dan prasarana untuk PT. Konkritnya, substansi standar tersebut minimaI harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang telah diatur dalam perundang – undangan, setelah itu apabila PT yang bersangkutan memang benar-benar sangat mampu maka dapatlah dibuat standar dengan substansi yang melebihi standar minimal nasional.

2. Substansi standar tersebut juga harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari PT yang bersangkutan dan bila perlu juga harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari unit – unit di dalarn lingkungan PT seperti Prodi, jurusan, dan program studi.

3. Substansi standar tersebut juga harus sedapal mungkin selaras dengan keinginan, masukan atau saran dari para stakeholders PT Agar substansi Standar Sarana dan Prasarana yang akan ditetapkan oleh PT di dalam SPMI nya tidak bertentangan dengan ketentuan normatif yang berlaku secara nasional, maka perlu dipahami terlebih dahulu aturan tersebut yang antara lain terdapat dalam PP tentang SNP dan Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Pendirian PT. sebagaimana disebut pada bagian Pendahuluan. Pasal 42 hinqga 47 PP No. 19 lahun 2005 tentang SNP menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan, dalam konteks pendidikan tinggi

adalah PT, wajib mempunyai standar Mutu Sarana dan Prasarana, yang mengalur tentang :

a. Sarana dan prasarana apa saja yang minimal harus dipunyai oleh setiap

Perguruan Tinggi (PT).

b. Jenis dan jumlah peralatan minimal laboratorium yang harus tersedia yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan permahasiswa.

c. Jenis dan jumlah buku perpustakaan khususnya buku teks yang dinyatakan dalam rasio rninimal jumlah buku teks pelajaran untuk setiap mata kuliah permahasiswa

d. Jenis dan jumlah sumber belajar lainnya yang dinyatakan dalam rasio jumlah minimal sumber belajar tersebui permahasiswa.

e. Lahan untuk bangunan PT, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan. yang dinyatakan dalam rasio luas lahan permahasiswa.

f. Letak lahan bangunan PT juga harus memperhatikan, antara lain, pertimbangan keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan, dan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui mahasiswa untuk menjangkau bangunan tersebut.

g. Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa.

h. Kualitas bangunan minimal yaitu kelas A dan/atau bangunan tersebut harus tahan gempa khususnya apabila terletak didaerah yang rawan gempa.

i. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan berkesinambungan.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar Prasarana Dan Sarana

Untuk melaksanakan manajemen kelembagaan tersebut diatas diperlukan beberapa langkah utama sebagai berikut :

1. Pemenuhan Visi, Misi, Strategi, dan program

Untuk mencapai manajemen kelembagaan yang baik, pada tahap awal diperlukan kejelasan visi dan misi dengan memperhatikan aspirasi seluruh stakeholders Akper Yapenas 21 Maros. Visi dan misi lersebut menjadi tujuan

dan sasaran pengembangan ke depan dan memberikan gambaran atas bagaimana bentuk ideal Akper Yapenas 21 Maros dimasa yang akan datang.

2. Pemenuhan Mekanisme Kepemimpinan

Peran kepemimpinan menjadi sangat penting dalam menerjemahkan visi dan misi tersebut dalam bentuk suatu program kerja yang konkret, realistis, dan mampu dicapai oleh perangkat kelembagaan yang ada. Seorang pemimpin juga diharapkan mampu mernbangun motivasi kerja dan lingkungan kerja yang dinamis agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan suasana kerja yang kondusif.

3. Penguatan Kelembagaan

Setelah suatu lembaga dibentuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan visi/misi Akper Yapenas 21 Maros, maka perangkat kelembagaan tersebut perlu dilengkapi dengan beberapa instrumen organisasi seperti :

a. Penetapan dasar hukum/aturan dan perundangan yang ditetapkan pemerintah dan dokumen-dokumen acuan kerja yang sah, seperti Statuta, Renstra, Renop.

b. Penetapan deskripsi jabatan dan spesifikasi/ kuatifikasi jabatan yang dapat melaksanakan tupoksi tersebut. Penetapan ini dapat dirangkum dalam ketentuan Organisasi dan Tata Kerja (OTK).

c. Penetapan standar operasi dan prosedur (SOP) baik internal kelembagaan maupun antar lembaga dengan sasaran utama memberikan layanan yang efisien dan efektif.

d. Pembakuan mekanisme kerja kelembagaan dan mengupayakan suatu proses seitifikasi ekstemal yang dapat memberikan pengakuan bahwa lembaga tersebut telah mampu bekerja dan berkinerja yang optimal.

4. Pelatihan dan Sosialisasi

Untuk membangun suatu manajemen kelembagaan yang kuat maka program pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakaan Secara terus menerus mutlak diperlukan. Sasaran program ini antara lain untuk membangun kesadaran stakeholders internal untuk mencapai visi dan misi Akper Yapenas 21 Maros, membangun kesadaran untuk mengikuti sistem dan mekanisme yang telahditetapkan, membangunkesadaran atas peran masing – masing jabatan daIam

organisasi, serta membangun kesadaran atas perlunya team-work dan komitmen bersama untuk mencapai visi dan misi tersebut. Program pelatihan dan sosialisasi tersebut dapat dilakukan Secara berjenjang, sebagai berikut:

a. Tahap rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan baru, yang merupakan tahap pengenalan organisasi dan pendekatan terhadap Suasana kerja baru dan sistem/mekanis medalam organisasi.

b. Tahap sebelum menduduki jabatan baru, yang merupakan tahap pembekalan pada setiap pejabat yang akan mulai bertugas terkait dengan tupoksi masing – masing jabatan dan bagaimana harapan dari pimpinan Akper Yapenas 21

Maros terhadap kinerja masing – masing jabatan tersebut.

c. Tahap pembentukan dan penguatan lembaga baru merupakan tahap pembekalan kepada pejabat lama/ baru terhadap perubahan / perluasan / penguatan tupoksi suatu jabatan tertentu terkait dengan perkembangan ke butuhan dan tuntutan masyarakat.

d. Penguatan Suasana Kerja

Pada tahap implementasi suatu pelaksanaan manajemen kelembagaan yang baik dapat menghasilkan suasana kerja yang kondusif yang melibatkan seluruh stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan tugas kelembagaan serta secara dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Keterlibatan setiap anggota organisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dapat menghasilkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja. Peguruan tinggi memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dan pemerintah. Membangun kepatuhan tehadap peraturan dan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam proses pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan. Manajemen kelembagaan yang baik tetap mempunyai tanggung jawab terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan mendorong perilaku kepatuhan dan ketaatan dalam bentuk kesadaran internal yang mengakar pada setiap individu dan organisasi.

C. Mekanisme Pengendalian Standar Prasarana Dan Sarana

Manajemen pengendalian standar pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan berlangsungnya proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dalam hal ini perlu diatur satu siklus prodi Akper Yapenas 21 Maros, dengan keyakinan terjadinya peningkatan pada setiap tahun (rentang waktu tertentu) dapat dijamin. Betapapun kecilnya peningkatan apa bila selalu ada pada setiap tahun (rentang waktu tertentu), SPMB-PS akan berlangsung baik. Suatu siklus prodi Akper Yapenas 21 Maros wajib dirancang terintegrasi dengan Akper Yapenas 21 Maros keseluruhan. Sebagai satu ilustrasi, untuk proses pembelajaran dapat dikembangkan peraturan, pengaturan, dan kesepakatan menyangkut kata – kata kunci berikut ini :

1. Pada tingkat perguruan tinggil/Prodi jurusan, standar PS dinyatakan dalam daftar prasarana dan sarana, serta tersedia organisasi dan tata kerja (OTS) dalam pemakaiannya.

2. Pada tingkat program studi, standar PS dinyatakan dalam spesifikasi prasarana dan sarana yang lebih spesifik, terkait dengan implementasi Rencana Program

3. Evaluasi dilakukan lerhadap utility faktor dan unjuk hasil kinerja pemakaianprasarana dan sarana. Berdasar hasil evaluasi dengan siklus tahunan, setiap tahun dilakukan perbaikan standar dan penjaminan dalam Akper Yapenas 21 Maros sebagai bagian Akper Yapenas 21 Maros keseluruhan.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akper Yapenas 21 Maros merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan kompetensi dalam menjalankan dan mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta menerapkan keunggulan iptek tersebut untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Disamping melaksanakan fungsi tersebut di atas, Akper Yapenas 21 Maros juga menjadi salah satu pilar dalam upaya menegakkan demokrasi, menjaga nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta menjunjung tinggi rasa keadilan bagi masyarakat.

Peran Akper Yapenas 21 Maros yang demikian penting tersebut harus didukung dengan upaya-upaya untuk selalu meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola baik, akuntabilitas, pencitraan publik, serta menjaga pemerataan dan perluasan akses atas layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Layanan akademik lembaga pendidikan tinggi dicakup dalam istilah tridarma Akper Yapenas 21 Maros yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan memperhatikan karakter pendidikan tinggi dan tuntutan masyarakat atas peran strategis Akper Yapenas 21 Maros. B. Tujuan

Untuk melaksanakan tridarma Akper Yapenas 21 Maros diperlukan serangkaian input yang mencakup kurikulum, mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas fisik, informasi, dan keuangan. Output kegiatan tridarma adalah lulusan, karya penelitian, dan karya pengabdian kepada masyarakat. Penggunaan out put kegiatan tridarma adalah kalangan pemerintah maupun swasta.

Untuk mengelola keseluruhan proses dan berbagai faktor input dan ouput diperlukan suatu manajemen kelembagaan yang tepat. Ada suatu keyakinan bahwa semakin baik output suatu Akper Yapenas 21 Maros, maka penghargaan masyarakat terhadap Akper

Yapenas 21 Maros tersebut akan semakin baik dan berdampak pada input yang semakin

baik pula.

A. Pengertian

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelopran kegiatan proses pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pembelajaran. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi Akper Yapenas 21

Maros.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tugas unit audit internal ini dimulai pada saat penyusunan rencana kegiatan tahunan, pelaksanaan pekerjaan, dan pelaporan hasil capaian program dalam satu kurun waktu terteniu dengan butir-butir pengawasan sebagai berikut:

a. Hasil capaian kinerja suatu unit relatif terhadap perencanaan yang telah disusun. b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

c. Kerapian manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa. d. Kerapian manajemen dalam pengelolaan keuangan

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu Pembelajaran

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu pembelajaran mencakup seluruh proses tahapan kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh Prodi Akper Yapenas 21 Maros. B. Organisasi

Manajemen merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju pencapaian tujuan dengan menggunakan dukungan sumber daya yang tersedia sumberdaya manusia, bahan, peralatan, metode kerja, modal, dan potensi besar). Kegiatan manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi. Tujuan dalam manajemen pendidikan tinggi memiliki target yang bergerak (moving target) yang ditetapkan dengan melihat tuntutan kebutuhan internal dan eksternal serta kesiapan sumber daya yang dimiliki. Sehubungan dengan hal itu, pengembangan manajemen perlu disertai dengan

upaya penguatan terus-menerus sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI A. Mekanisme Penetapan Standar Pengelolaan

Standar disusun dengan rnemperhatikan proses utama pendidikan tinggi, prinsip – prinsip manajemen kelembagaan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta kebijakan manajemen Akper Yapenas 21 Maros.

B. Penetapan Visi, Misi, Strategi dan Program yang Jelas

Dalam mendirikan Akper Yapenas 21 Maros para pendiri yang dapat berasal dari pemerintah maupun masyarakat tentu memiliki alasan dan maksud yang kuat. Perumusan alasan dan maksud tersebut perlu dituangkan ke dalam visi, misi, nilai – nilai dan strategi pengembangan Akper Yapenas 21 Maros. Dokumen-dokumen yang memuat pokok pemikiran dasar manajemen kelembagaan adalah Statuta bagi Akper Yapenas 21 Maros serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran.Rumah Tangga (ART) bagi Akper Yapenas 21

Maros konsep dasar pendirian Akper Yapenas 21 Maros selanjutnya perlu dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan lebih lanjut pada tataran operasional ke dalam dokumen Rencana Operasional (Renop) yang memuat sasaran- sasaran baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kedua dokumen itu menjadi dasar. pelaksanaan program kerja oleh para pimpinan dan seluruh stakeholder Akper Yapenas 21 Maros.

C. Penetapan Mekanisme Kepemimpinan yang Efektif

Akper Yapenas 21 Maros harus memiliki mekanisme kepemimpinan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen statuta, renstra, dan renop tersebut. Pemimpin Akper Yapenas 21 Maros dipilih melalui suatu mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Mekanisme kepemimpinan harus diselenggarakan secara transparan dengan melibatkan sivitas akademika Akper Yapenas 21 Maros. Penetapan pimpinan Akper Yapenas 21 Maros akan diikuti oleh penetapan pimpinan lembaga/unit lain di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros. Mekanisme penetapan kepemimpinan tersebut menjadi dasar legitimasi seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh

sumber daya yang dimiliki Akper Yapenas 21 Maros dalam menjalankan strategi dan program untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.

D. Pembentukan Kelembagaan Yang Efektif dan Efisien

Untuk melaksanakan statuta, renstra dan renop diperlukan lembaga – lembaga atau unit – unit dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang saling mendukung dan melengkapi. Besar atau kecilnya lembaga/unit disesuaikan dengan tupoksi dan pertimbangan efisiensi serta efektifitas kinerja lembaga/unit tersebut. Bentuk lembaga/unit tersebut harus mempertimbangkan hubungan kerja vertikal ke atas dan ke bawah dan hubungan horisontal dengan lembaga di sampingnya untuk menjaga fungsi koordinasi dan komunikasi antar lembaga di dalam maupun di luar organisasi.

Pembentukan kelembagaan harus didasarkan pada suatu bentuk keputusan yang berkekuatan hukum formal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berada di atasnya, misal: Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen, dll.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan tinggi yakni Akper Yapenas 21 Maros membutuhkan tolak ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Akper Yapenas 21 Maros transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa masalah pengelolaan pembiayaan dalam Akper Yapenas 21 Maros masuk menjadi salah satu komponen dari Sistem Penjaminan Mutu lnternal Akper Yapenas 21 Maros (SPMI- Akper Yapenas 21 Maros).

Pembiayaan pada Akper Yapenas 21 Maros tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tridharma Akper Yapenas 21 Maros, serta untuk kesejahteraan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa juga. oleh karena itu, standar mutu pembiayaan sebagai salah satu komponen dalam SPMI-PT, bertujuan untuk meningkatkan mutu pembiayaan, dan meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma Akper Yapenas 21 Maros dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan. Pembiayaan yang berhasil baik dan bermutu pada Akper Yapenas 21 Maros itulah yang menjadi sasaran atau tujuan dari SPMI- Akper Yapenas 21 Maros.

B. Tujuan

Untuk mengukur keberhasilan dan bermutu atau tidaknya pembiayaan Akper Yapenas 21 Maros diperlukan adanya standar mutu yang selanjutnya akan diberi nama Standar Pembiayaan. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, Pasal 1 butir 10, menyebutkan bahwa Standar Pembiayaan adalah standar

yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu, sehingga dapat berkembang dan berkelanjutan. Semakin tinggi standar yang digunakan dalam pembiayaan Akper Yapenas 21 Maros, diharapkan akan semakin bermutu pula hasil kegiatan yang dibiayai. Tentang kata mutu ini, kiranya dapat diartikan sebagai (a) sesuai dengan standar (b) sesuai dengan harapan pelanggan (c) sesuai dengan harapan ‘pihak – pihak terkait (stakeholders) (d) sesuai dengan yang ‘dijanjikan, dan (e) semua karakterislik produk dan layanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Bila kelima arti tersebut diaplikasikan untuk pembiayaan Akper Yapenas 21 Maros maka hasilnya adalah sebagai

berikut.

A. Pengertian

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pembelajaran. Perguruan tinggi wajib menyiapkan pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi Akper Yapenas 21 Maros.

B. Ruang Lingkup

Pembiayaan pada Akper Yapenas 21 Maros disebut bermutu jika pembiayaan itu, khususnya tentang aspek pengelolaannya, sesuai dengan standarkeuangan yang berlaku, misalnya saja standar akuntansi. Pengertian mutu sesuai dengan harapan pelanggan adalah jika apa yang dihasilkan sudah sesuai dengan harapan pelanggan pada saat melakukan

‘transaksi’ dengan penyelenggara/ pengelola. Didalam pembiayaan Akper Yapenas 21

Maros, pelanggan dapat diberi batasan sebagai sumber dana, baik berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Bermutu dalam pengertian sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait mirip dengan pelanggan, tetapi mencakup pihak-pihak yang lebih luas termasuk mahasiswa, pegawai, dan pimpinan unit kerja. Selanjutnya pengertian mutu sesuai dengan yang dijanjikan adalah pengertian umum untuk menunjukkan, bahwa setiap program harus didahului dengan suatu perencanaan, dan perencanaan itu hakikatnya berisi janji yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Didalam pembiayaan Akper Yapenas 21 Maros Maros, yang dimaksud dengan janji adalah perencanaan anggaran, yang dalam terminologi

lain sering disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT inilah

yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembiayaan pada Akper Yapenas 21 Maros. Selain indicator lain yaitu hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, serta outcome atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan

/dilaksanakan.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU P DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu Pembiayaan

Luas lingkup ketiga jenis biaya yang masuk sebagai susbtansi atau isi dari Standar

Pembiayaan dapat dilihat dari definisi dalam Pasal 62 PP tentang SNP di atas. Tentang luas lingkup dari biaya investasi dan biaya operasi, misalnya, lazimnya dalam praktik penyelenggaraan PT disebut sebagai pengelolaan keuangan PT, yang umumnya terdlri atas komponen – komponen sbb :

1. Proposal Rencana Kegiatan danAnggaran Tahunan (RKAT),

2. Pembahasan RKAT;

3. Pengajuan Persekot Kerja (PQ;

4. Realisasi Dana;

5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Keuangan;

6. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, Persekot Kerja, dan SPJ7.

Auditing atau Penilaian.

Dengan demikian, contoh penetapan Standar Pembiayaan pada Akper Yapenas 21 Maros dapat dimulai dengan membuat beberapa standar turunannya, yaitu misalnya :

a. Standar arah kebijakan pengelolaan keuangan;

b. Standar proses pengelolaan keuangan; dan

c. Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

B. Organisasi

Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Tim Monev. Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI A. Penetapan Standar Pembiayaan Akper Yapenas 21 Maros

Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh Akper Yapenas 21 Maros apabila hendak menetapkan substansi atau isi dari Standar Pembiayaan adalah :

1. Meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan pembiayaan pada Akper Yapenas 21 Maros.

2. Merumuskan substansi atau isi standar mutu sedemikian rupa agar tetap konsisten atau selaras dengan visi, misi dan tujuan Akper Yapenas 21 Maros yang bersangkutan.

Ketika merumuskan substansi standar ini pun terbuka kemungkinan bagi Akper Yapenas 21 Maros untuk mencari dan menerima masukan / kontribusi pemikiran dari para stakeholders dan/atau pihak-pihak lain di luar lingkungan Akper Yapenas 21 Maros apabila memang dipandang perlu.

B. Proses Pengelolaan Keuangan

Setelah RKAT disusun, diperoleh jumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan tersebut. Sejauh mana ketersediaan dana yang dapat dianggarkan untuk melaksanakan RKAT. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan inventarisasi sumber – sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber – sumber pemasukan keuangan tersebutantara lain dapat berupa donatur, SPP mahasiswa, SPMA mahasiswa baru, kontrak penelitian, kegiatan usaha, dana rutin pemerintah, pinjaman bank dan lain-lain.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

BAB VI

MANUAL MUTU STANDAR PENELITIAN MANUAL MUTU ISI PENELITIAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas

21 Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan .proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu isi penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan tema ataupun topik penelitian.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP A. Pengertian

Standar isi penelitian adalah criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi- misi Akper Yapenas 21 Maros

B. Ruang Lingkup

Manual mutu isipenelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan baik di tingkat Akper, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar STIKes. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI

A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros yang mencakup:

a. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

b. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian.

c. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas

21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian Akper Yapenas 21 Maros, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

d. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

e. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur Organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper Yapenas 21

Maros dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Direktur menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur agar UPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan W a d i r

I/ Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI A. Penetapan Standar Mutu Isi Penelitian

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan.

2. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran berupa penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.

3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

1. Akper membuat aturan mengenai topik penelitian.

2. Penentuan topik penelitian harus sesuai dengan keunggulan program studi.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu isi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

1. Pemilihan topik/tema peneletian melalui proses pemetaan di tingkat program studi

2. Seleksi selanjutnya dilakukan di LPPM untuk mencegah adanya duplikasi dengan penelitian yang lain.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU PROSES PENELITIAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas

21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun

2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian. Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga

penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu

dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu proses penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Standar proses penelitian adalah criteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, adapun penelitian yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi Akper Yapenas 21 Maros.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu proses penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan baik di tingkat Akper, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manualmutu ini dapat menjadi referensi bagi peneliti di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses

tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas

21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh

2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Tim Monev Prodi. Direktur Akper Yapenas 21 Maros s menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar BPM melakukan monitoring

dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi/Wadir I atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI A. Penetapan Standar Mutu Proses Penelitian

1. Standar Perencanaan

a. Program pelatihan diselenggarakan guna meningkatkan kemampuan meneliti dan mutu penelitian.

b. Kegiatan penelitian dirancang sebagai perwujudan visi institusi dan menjadi bagian terpadu dari tridharma Perguruan Tinggi.

c. Penelitian dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika yang sesuai dengan bidang ilmu.

d. Penelitian relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembelajaran, dan pengembangan keilmuan.

2. Standar Pelaksanaan

a. Kegiatan penelitian dikoordinasikan dengan baik melibatkan berbagai pihak terkait.

b. Produktivitas dan mutu penelitian dirangsang secara berkelanjutan dengan menyediakan dana, fasilitas, sarana-prasarana, dan penghargaan bagi para penelitinya.

c. Dosen menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian.

3. Standar Pelaporan

a. Pelaporan hasil penelitian diserahkan dalam bentuk cetak dan digital b. Hasil penelitian harus didesiminasikan ke public.

c. Diseminasi hasil penelitian difasilitasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

d. Hasil-hasil penelitian didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang akan memanfaatkannya.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

1. Untuk memenuhi standar perencanaan maka Akper menyediakan peta jalan (roadmap) kegiatan penelitian yang tersosialisasi dengan baik, Buku pedoman penelitian dan kode etik penelitian, serta program pelatihan bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah.Penentuan topik penelitian harus sesuai dengan keunggulan program studi.

2. Untuk memenuhi standar pelaksanaan, Akper memfasilitasi kegiatan penelitian lintas bidang ilmu dan kerja sama penelitian dengan lembaga- lembaga eksternal dan industri baik nasional maupun internasional maupun melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Fasilitas tersebut berupa insentif, sarana prasarana, diseminasi hasil-hasil penelitian maupun pendokumentasian hasil-hasil penelitian. Secara rinci,

a. Akper perlu membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.

b. Akper perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal nasional/internasional.

c. Akper perlu mewajibkan setiap Prodi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui Lembaga Penelitian.

d. Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, Akper perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda.

e. Untuk memenuhi standar pelopran Akper membuat panduan penulisan hasil penelitian dan juga pembuatan artikel publikasi.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu proses penelitian dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

a) Tata cara pengusulan proposal penelitian dosen sesuai dengan skim pada tahun anggaran.

b) Pelaksaan penelitian dilaporkan melalui laporan kegiatan harian.

c) Pelaporan hasil penelitian diserahkan dalam bentuk cetak dan digital serta dipublikasi dalam bentuk artikel sesuai dengan aturan penulisan yang telah ditetapkan.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU HASIL PENELITIAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas 21 Maros Menjadi Menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang menghasilkan tenaga Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi Tridharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari

tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu hasil penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil penelitian yang bersifat tidak rahasia kepada masyarakat

BAB 2 . PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Standar hasil penelitian adalah criteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model, atau informasi baru yang memperkaya IPTEKS. Penelitian dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologiAgar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi Akper Yapenas 21 Maros.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu hasil penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses

tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21

Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh tim Monev Prodi. Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Akper agar BPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN) / audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/ Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR MEKANISME SPMI

Publikasi menjadi sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna hasil penelitian atau hasil pemikiran, terdiri dari masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum.

Bentuk publikasi dapat berupa:

1. Buku monograf, buku teks dan buku ajar (lecture notes)

2. Hasil Penelitian dan pemikiran yang didesiminasikan secara digital, diterbitkan dalam jurnal atau dipublikasikan melalui seminar. Unutk meningkatkan kuantitas dan kualitas publ;ikasi, perlu disusun suatu standar yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu publikasi.

A. Penetapan Standar Mutu Publikasi

1. Keberhasilan publikasi dapat ditentukan dari indikator-indikator sebagai berikut:

a. Jumlah publikasi dalam bentuk buku, prosiding atau dalam jurnal nasional maupun internasional.

b. Tingkat akreditasi jurnal yang dikelola oleh lembaga.

c. Jumlah publikasi yang dikutip oleh peneliti dari dalam dan luar negeri.

2. Penetapan standar ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian nasional/internasional harus mempublikasikan hasil penelitian pada seminar ataujurnal terakreditasi secara nasional/internasional, tergantung pada besaran dana penelitian yang dikelola. Kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal tersebut harus merupakan kewajiban mengikat. Dengan demikian bukti publikasi merupakan prasyarat bagi peneliti untuk mengajukan proposal hibah penelitian berikutnya.

b. Selain prasyarat minimal sebagaimana pada butir peneliti dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.

c. Dalam rangka mendorong peneliti untuk secara aktif menuliskan hasil temuan mereka pada jurnal internasional, Akper dapat menerapkan reward dan berbagai kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi. Akper juga harus berkomitmen untuk memberikan tenaga ahli terkait metode.

d. Penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi.

e. Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. Akper perlu mendorong peneliti- peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan pada tingkat Akper.

B. Mekanisme Pemenuhan standar
1. Akper membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil

penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.

2. Akper perlu mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi. Bila suatu artikel diterima untuk diterbitkan atau diseminarkan, namun alokasi dana yang dianggarkan untuk publikasi internasional oleh peneliti tidak mencukupi, maka Akper harus memberikan komitmen untuk memenuhi kekurangan.

3. Akper perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional.

4. Akper perlu mewajibkan setiap Prodi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Direktur melalui Lembaga Penelitian.

5. Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, Akper perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda. Materi pelatihan berpedoman pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah Akper tentang format dan substansi publikasi.

6. Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu publikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

1. Pengendalian mutu publikasi dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian sesuai dengansiklus penjaminan mutu tahunan/semesteran di Akper dan dilaporkan kepada Direktur Akper.

2. Lembaga penelitian mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian di Perguruan Tinggi, termasuk jumlah penelitian yang telah dipublikasikan.

3. Penyelenggara pelatihan metode penulisan karya ilmiah, melaporkan jumlah peserta, peningkatan kompetensi menulis karya ilmiah dan pemantauan produktivitasnya, termasuk penilaian dosen terhadap penyelenggaraan pelatihan.

4. Lembaga Penelitian mengevaluasi mutu penerbitan jurnal termasuk perbaikan proses akreditasi jurnal.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU PENILAIAN PENELITIAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas 21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yangunggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan,

hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu penilaian penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan penilaian penelitian.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Standar penilaian penelitian adalah criteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil penelitian.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu penilaian penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan baik di tingkat Akper, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manualmutu ini dapat menjadi pedoman penilaian bagi pejawabat penilai penelitian di lingkungan Akper Yapenas 21

Maros.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas

21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh

2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitiandari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh UPM. Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM

dapat mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar BPM melakukan

monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

A. Penetapan Standar Mutu Penilaian Penelitian

1. Standar Perencanaan

Penilaian penelitian dilakukan oleh tim penilai yang telah ditunjuk dan tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Akper.

2. Standar Pelaksanaan

a) Kegiatan penilaian penelitian dikoordinasikan dengan baik melibatkan berbagai pihak terkait.

b) Penilaian penelitian dilakukan dalam dua tahap, yakni penilaian proposal penelitian dan penilaian hasil penelitian

c) Penilaian penelitian mengikuti aturan yang telah di tetapkan dalam standar

Operasional Prosedur Penilaian Penelitian.

3. Standar Pelaporan

a) LPPM mengumumkan hasil dari seleksi proposal penelitian. Proses seleksi akan menghasilkan dua kategori, yakni (1) proposal diterima untuk didanai dan (2) proposal ditolak.

b) Hasil masukan dan penilaian dari tim pembahas disampaikan kepada LPPM.

c) LPPM menyampaikan masukan dari Tim Pembahas kepada peneliti yang bersangkutan untuk memperbaiki draft laporan penelitian.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

1. Untuk memenuhi standar perencanaan maka Akper menentukan kriteria penilai internal. Adapun criteria penilai penelitian adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai

b. Berpendidikan minimal Magister.

c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli.

d. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti

2. Untuk memenuhi standar pelaksanaan, (a) Akper membuat Standar Operasional Prosedur penilaian penelitian yang disahkan oleh Direktur Akper, (b) Akper membuat instrument penilaian.

3. Untuk memenuhi standar pelopran Akper membuat panduan penulisan hasil penelitian dan juga pembuatan artikel publikasi.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu penilaian penelitian dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

1. Tata cara pengusulan proposal penelitian dosen sesuai deng skim pada tahun anggaran.

2. Pelaksaan penelitian dilaporkan melalui laporan kegiatan harian.

3. Pelaporan hasil penelitian diserahkan dalam bentuk cetak dan digital serta dipublikasi dalam bentuk artikel sesuai dengan aturan penulisan yang telah ditetapkan.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU STANDAR PENELITI

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas 21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga

penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu standar peneliti ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat

menentukan kualifikasi peneliti.

A. Pengertian

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi Akper Yapenas 21 Maros.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu standar peneliti ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian

dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh UPM dan Tim Monev. Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Akper agar UPM

melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bab 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

Penetapan standar peneliti di Akper Yapenas 21 Maros ini di klasifikasikan dalam beberapa kategori sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti tersebut. Adapun kualifikasi peneliti adalah sebagai berikut:

A. Penelitian Dosen Pemula

1. Pengusul adalah dosen Akper Yapenas 21 Maros dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli atau dosen kontrak diutamakan dosen yang belum pernah meneliti setelah menulis Skripsi dan/atau Tesis

2. Pendidikan maksimal S-2.

3. Jumlah tim peneliti sebanyak 3 orang staf pengajar (termasuk ketua) dan melibatkan

1 mahasiswa dalam penelitian.

4. Dosen dapat mengusulkan maksimal sebagai 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota pada skim penelitian di tahun yang sama.

5. Pengusul wajib mengeluarkan luaran hasil penelitian dalam bentuk: laporan akhir, peblikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah (lokal atau nasional).

B. Hibah Penelitian Institusi

1. Ketua tim peneliti adalah dosen tetap Akper Yapenas 21 Maros strata minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;

2. Jumlah tim peneliti minimal 2 orang dan berkolaborasi dengan mahasiswa sebagai asisten penelitian;

3. Pengusul tidak memiliki tanggungan laporan penelitian sebelumnya.

4. Pengusul tidak mendapatkan dana penelitian yang lain.

5. Jumlah dana maksimum Rp 5.000.000,-, Rp 10.000.000,- Rp 15.000.000,- per proposal.

6. Pengusul yang diterima proposal penelitiannya wajib mengumpulkan laporan akhir tepat waktu.

7. Pengusul wajib mengeluarkan luaran hasil penelitian dalam bentuk: laporan akhir, jurnal, dan makalah seminar (oral atau poster)

Penelitian Unggulan

1. Pengusul adalah dosen tetap di Akper Yapenas 21 Maros yang mempunyai

NIDN;

2. Tim peneliti berjumlah 3 orang, ketua tim peneliti berpendidikan minimal S-2 dengan melibatkan minimal 1 mahasiswa

3. Tim peneliti harus mempunyai track record memadai dalam bidang yang akan diteliti;4. Penelitian bersifat mono tahun dan dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya maksimal 3 tahun (sesuai roadmap yang dimiliki);

4. Dana maksimum Rp 25.000.000,00/ proposal/ tahun.

5. Anggota tim peneliti dapat berganti setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan peta jalan (roadmap) penelitian;

6. Setiap peneliti hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul penelitian, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota pada skema Penelitian Unggulan Akper Yapenas 21

Maros;

7. Substansi penelitian harus merupakan bagian dari roadmap penelitian unggulan

Akper Yapenas 21 Maros;

8. Pengusul wajib mengeluarkan luaran hasil penelitian dalam bentuk: laporan akhir, jurnal, dan makalah seminar (oral atau poster).

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, STIKes Salewangang Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yanunggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan

penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu standar sarana & prasarana penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini

diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

A. Pengertian

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Standar sarana & prasarana penelitian adalah criteria minimal tentang sarana & prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk kegiatan penelitian, dan harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan penelitian. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi Akper Yapenas

21 Maros.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu standar sarana & prasarana penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan baik di tingkat Akper, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses

tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat..

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat

mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar UPM melakukan monitoring dan

evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI Penetapan Standar Mutu Sarana & Prasarana Penelitian

A. Standar Perencanaan

1. Program pelatihan diselenggarakan guna meningkatkan kemampuan meneliti dan mutu penelitian.

2. Kegiatan penelitian dirancang sebagai perwujudan visi institusi dan menjadi bagian terpadu dari tridharma Perguruan Tinggi.

3. Penelitian dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika yang sesuai dengan bidang ilmu.

4. Penelitian relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembelajaran, dan pengembangan keilmuan.

B. Standar Pelaksanaan

1. Kegiatan penelitian dikoordinasikan dengan baik melibatkan berbagai pihak terkait.

2. Produktivitas dan mutu penelitian dirangsang secara berkelanjutan dengan menyediakan dana, fasilitas, sarana-prasarana, dan penghargaan bagi para penelitinya.

3. Dosen menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian.

C. Mekanisme Pemenuhan Standar

1. Untuk memenuhi standar perencanaan maka Akper menyediakan peta jalan (roadmap) kegiatan penelitian yang tersosialisasi dengan baik, Buku pedoman penelitian dan kode etik penelitian, serta program pelatihan bidang penelitian dan

penulisan karya ilmiah.Penentuan topik penelitian harus sesuai dengan keunggulan program studi.

2. Untuk memenuhi standar pelaksanaan, Akper memfasilitasi kegiatan penelitian lintas bidang ilmu dan kerja sama penelitian dengan lembaga- lembaga eksternal dan industri baik nasional maupun internasional maupun melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Fasilitas tersebut berupa insentif, sarana prasarana, disemiasi hasil-hasil penelitian maupun pendokumentasian hasil-hasil penelitian.

D. Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu proses penelitian dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

1. Tata cara pengusulan proposal penelitian dosen sesuai dengan skim pada tahun anggaran.

2. Pelaksaan penelitian dilaporkan melalui laporan kegiatan harian.

3. Pelaporan hasil penelitian diserahkan dalam bentuk cetak dan digital serta dipublikasi dalam bentuk artikel sesuai dengan aturan penulisan yang telah ditetapkan.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, STIKes Salewangang Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan

penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu pengelolaan penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Standar pengelolaan penelitian adalah criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelopran kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi Akper Yapenas 21 Maros.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu pengelolaan penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan baik di tingkat Akper, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi peneliti di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses

tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal,

seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21

Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Direktur menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Akper agar UPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

A. Penetapan Standar Mutu Pengelolaan Penelitian

Pengelolaan penelitian di Akper Yapenas 21 Maros harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut:

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasilpenelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan d) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c)

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4. Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalampedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal pergruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitaspeneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektualm (HKI).

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

1. Untuk memenuhi standar perencanaan maka Akper menyediakan peta jalan (roadmap) kegiatan penelitian yang tersosialisasi dengan baik, Buku pedoman penelitian dan kode etik penelitian, serta program pelatihan bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah.Penentuan topic penelitian harus sesuai dengan keunggulan program studi.

2. Untuk memenuhi standar pelaksanaan, Akper memfasilitasi kegiatan penelitian lintas bidang ilmu dan kerja sama penelitian dengan lembaga- lembaga eksternal dan industri baik nasional maupun internasional maupun melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Fasilitas tersebut berupa insentif, sarana prasarana, disemiasi hasil-hasil penelitian maupun pendokumentasian hasil-hasil penelitian. Secara rinci,

a. Akper perlu membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional.

b. Akper perlu mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal nasional/internasional.

c. Akper perlu mewajibkan setiap Prodi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Direktur Akper melalui Lembaga Penelitian.

d. Agar supaya mutu publikasi dapat ditingkatkan, Akper perlu merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen muda.

e. Untuk memenuhi standar pelopran Akper membuat panduan penulisan hasil penelitian dan juga pembuatan artikel publikasi.

Dalam memenuhi standard pene litian yang telah ditetapkan maka di susun standard operasional prosedur penelitian yang berupa:

1. Prosedur Pengajuan Proposal Dosen Pemula

2. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian Pendanaan Internal

3. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian Pendanaan Internal Untuk Program

Penelitian Unggulan

4. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian Pendanaan Dikti Dan Non Dikti

5. Prosedur Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian Dana Internal

6. Prosedur Seleksi Dan Evaluasi Proposal Penelitian

7. Prosedur Pelaksanaan Dan Pelaporan Penelitian Dosen

8. Prosedur Isi Penelitian

9. Prosedur Publikasi Ilmiah

10. Prosedur Kualifikasi Pelaksana Penelitian

11. Prosedur Kerjasama Penelitian

C. Manajemen Pengendalian Standar

Guna menjamin mutu proses hasil penelitian, telah ditetapkan Manual Mutu Penelitian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penelitian. Penilaian dilakukan dalam satu siklus penelitian atau siklus penjaminan mutu penelitian dalam satu tahun anggaran penelitian. Siklus ini meliputi penetapan standar penelitian, pelaksanaan standar, monev internal dan peningkatan mutu.

Proses pengendalian mutu penelitian mencakup penerapan yang ditujukan pada pelayanan penelitian agar persyaratan sesuai dengan pemangku kepentingan. Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

a. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas

21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

b. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh

2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

c. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

d. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

e. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

 

MANUAL MUTU PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENELITIAN

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan,

hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu Pendanaan dan Pembiayaan penelitian ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pendanaan dan pembiayaan

penelitian.

A. Pengertian

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah criteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, ataui dana dari masyarakat. Agar kegiatan penelitian memiliki kekhasan, maka orientasinya harus sesuai dengan visi-misi Akper Yapenas 21

Maros.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian dalam bidang kesehatan baik di tingkat Akper, maupun program studi. Penelitian yang dimaksud meliputi penelitian yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21

Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Ketua Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat..

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar U PM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI A. Penetapan Standar Mutu Isi Penelitian

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan.

2. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran berupa penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.

3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

Akper membuat aturan mengenai pendanaan & pembiayaan penelitian secara rinci sebagai berikut:

1. Bagi proposal yang dinyatakan diterima, akan dilaksanakan penandatanganan Surat

Perjanjian Kerjasama Penelitian.

2. Pencairan dana tahap 1 yaitu sebesar 70% dari dana penelitian dilakukan setelah penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama atau disesuaikan dengan ketentuan dari Dikti.

3. Peneliti menyerahkan fotocopy kontrak perjanjian kerjasama ke Wakil Ketua II.

4. Wakil Ketua II akan memberikan instruksi ke Bagian Keuangan (Bendahara Akper)

untuk dilakukan pencairan dana penelitian.

5. Dana Penelitian akan disalurkan oleh Bagian Keuangan kepada peneliti ke rekening

Bank peneliti.

6. Pencairan dana tahap 2 yaitu sebesar 30% dari dana penelitian dilakukan pada saat tim peneliti telah menyerahkan laporan akhir dan draft artikel ilmiah yang sudah disahkan LPPM.

7. Peneliti menyerahkan bukti pengesahan dari LPPM ke Wakil Ketua II.

8. Wakil Ketua II akan memberikan instruksi ke Bagian Keuangan (Bendahara Akper)

untuk dilakukan pencairan dana penelitian.

9. Dana Penelitian akan disalurkan oleh Bagian Keuangan kepada peneliti.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu pendanaan & pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim penilai, dan proposal yang dinyatakan lolos akan deberikan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan Akper.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

BAB VII

MANUAL MUTU STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT MANUAL MUTU ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas 21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kegiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari

tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu isi pengabdian masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Standar isi pengabdian masyarakat adalah criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. B. Ruang Lingkup

Manual mutu isi pengabdian masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi

penyelenggaraan kegiatan Pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi. Pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputi pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses

tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM STIKes Salewangang Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

1. Di tingkat Akper:

a. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Ketua Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat..

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar UPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

2. Di tingkat Jurusan/Program Studi:

a. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjaminan mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

b. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI A. Penetapan Standar Mutu isi Pengabdian Masyarakat

Penetapan standar ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. Model pemecahan maslah, rekayasa social, dan/ atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah.

5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

Mekanisme pemenuhan standar terdiri atas penentuan kebijakan dan implementasi atas kebijakan : Tahap penentuan kebijakan meliputi:

1. Tahap persiapan, meliputi: penetapan judul kegiatan pengabdian dan penerapan IPTEK yang akan dilakukan, penetapan tim dan tugas pokok, penetapan kelompok sasaran dan review kepustakaan terkait IPTEK yang akan diabdikan.

2. Survei awal ke lapangan dan analisis situasi. Tahapan ini meliputi pengumpulan data dari masyarakat menyangkut kondisi dan potensi wilayah (fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang relevan dengan kegiatan), pengumpulan data dari Kelompok Sasaran.

3. Identifikasi dan perumusan masalah, perumusan tujuan dan manfaat Kegiatan, penetapan kerangka pemecahan masalah, penetapan waktu dan metode kegiatan, penyusunan anggaran kegiatan dan rancangan evaluasi kegiatan.

4. Penulisan dan pengajuan proposal yang dilanjutkan dengan review dan perbaikan proposal.

5. Pembuatan kontrak bagi yang lolos seleksi.

6. Pelaksanaan kegiatan, analisis hambatan-hambatan di lapangan dan cara mengatasinya.

7. Evaluasi dan pelaporan.

C. Manajemen Pengendalian Standar

1. Pengendalian Standar Melalui Tahap Proposal.

a. Evaluasi selama berlangsungnya proses penyusunan proposal dan perbaikan langsung dilakukan jika terjadi kesalahan.

b. Tahapan seleksi proposal dilakukan melalui desk evaluation oleh tiga reviewer internal yang kompeten dan ditunjuk oleh Ketua Akper melalui Surat Keputusan Ketua Akper. Pada proses tersebut, berbagai kelemahan rancangan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuat diinventarisasi dan dianalisis, serta dapat langsung dilakukan perbaikan. Dengan demikian hanya pengusul yang mampu melalui seleksi ini dengan baik, maka programnya akan disetujui.

2. Pengendalian Standar Melalul Hasil Akhir Pengabdian (Untuk Peningkatan

Mutu).

Evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat secara menyeluruh terhadap proses, penyajian, dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Evaluasi kegiatan di lapangan dengan menyebarkan angket berisi daftar pertanyaan evaluasi kepuasan target/sasaran dan

dampak yang mereka rasakan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan (pre test dan post test). Inventarisasi terhadap kelemahan kegiatan, sebab dan faktor penghambat untuk menemukan akar masalah. Menyusun rencana mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan mutu.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

 

MANUAL MUTU PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas

21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun

2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kegiatanyang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap

pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP A. Pengertian

Standar proses pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbankan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memnuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian masyarakat baik di tingkat STIKes, maupun program studi. Pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputipengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana dari STIKes atau dana dari lembaga luar STIKes. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

a. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

b. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

c. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

d. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

e. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Akper agar BPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

A. Penetapan Standar Mutu isi Pengabdian Masyarakat

Penetapan standar ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. Model pemecahan maslah, rekayasa social, dan/ atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah.

5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

Mekanisme pemenuhan standar terdiri atas penentuan kebijakan dan implementasi atas kebijakan : Tahap penentuan kebijakan meliputi:

1. Akper menentukan program pengabdian jangka panjang dan mensosialisasikan kepada sivitas akademika.

2. Akper menjabarkan program jangka panjang dalam rencana tahunan, program- program unggulan dan indikator kinerjanya.

3. Akper Yapenas 21 Maros memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat, meliputi pengajuan proposal, seleksi proposal, pendanaan, prosedur pelaksanaan, penjaminan mutu, supervisi dan monitoring kegiatan serta sistem pelaporan.

4. Akper perlu membentuk unit pelaksana teknis yang dapat melaksanakan fungsi pengelolaan inovasi teknologi, termasuk memfasilitasi perlindungan paten dan komersialisasnya.

Tahap implementasi kegiatan meliputi:

1. Tahap persiapan, meliputi: penetapan judul kegiatan pengabdian dan penerapan IPTEK yang akan dilakukan, penetapan tim dan tugas pokok, penetapan kelompok sasaran dan review kepustakaan terkait IPTEK yang akan diabdikan.

2. Survei awal ke lapangan dan analisis situasi. Tahapan ini meliputi pengumpulan data dari masyarakat menyangkut kondisi dan potensi wilayah (fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang relevan dengan kegiatan), pengumpulan data dari Kelompok Sasaran. Identifikasi dan perumusan masalah, perumusan tujuan dan manfaat Kegiatan, penetapan kerangka pemecahan masalah, penetapan waktu dan metode kegiatan, penyusunan anggaran kegiatan dan rancangan evaluasi kegiatan.

3. Penulisan dan pengajuan proposal yang dilanjutkan dengan review dan perbaikan proposal.

4. Pembuatan kontrak bagi yang lolos seleksi.

5. Pelaksanaan kegiatan, analisis hambatan-hambatan di lapangan dan cara mengatasinya.

6. Evaluasi dan pelaporan.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Pengendalian Standar Melalui Tahap Proposal.

1. Evaluasi selama berlangsungnya proses penyusunan proposal dan perbaikan langsung dilakukan jika terjadi kesalahan.

2. Tahapan seleksi proposal dilakukan melalui desk evaluation oleh tiga reviewer internal yang kompeten dan ditunjuk oleh Direktur Akper melalui Surat Keputusan Direktur Akper. Pada proses tersebut, berbagai kelemahan rancangan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuat diinventarisasi dan dianalisis, serta dapat langsung dilakukan perbaikan. Dengan demikian hanya pengusul yang mampu melalui seleksi ini dengan baik, maka programnya akan disetujui.

3. Pengendalian Standar Melalul Hasil Akhir Pengabdian (Untuk Peningkatan Mutu).

4. Evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat secara menyeluruh terhadap proses, penyajian, dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Evaluasi kegiatan di lapangan dengan menyebarkan angket berisi daftar pertanyaan evaluasi kepuasan target/sasaran dan dampak yang mereka rasakan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan (pre test dan post test). Inventarisasi terhadap kelemahan kegiatan, sebab dan faktor penghambat untuk menemukan akar. Menyusun rencana mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan masalah mutu

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

 

MANUAL MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas 21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan,

hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu hasil pengabdian masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP A. Pengertian

Standar hasil pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada

masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu hasil pengabdian masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi. Pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputi pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN MUTU DAN ORGANISASI SPMI

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian

eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

A. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros

Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Akper agar BPM melakukan

monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1 Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2 Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. MEKANISME PENJAMINAN MUTU A. Penetapan Standar Mutu Hasil Pengabdian Masyarakat Penetapan standar ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat yang mendapatkan hibah nasional/internasional harus mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakatnya.

2. Selain prasyarat minimal sebagaimana pada butir 1 pelaksana kegiatan dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.

3. Dalam rangka mendorong pelaksana kegiatan untuk secara aktif menuliskan hasil kegiatan mereka, Akper dapat menerapkan reward dan berbagai kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi.

4. Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. Akper perlu mendorong peneliti-peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan pada tingkat Akper

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

Mekanisme pemenuhan standar terdiri atas penentuan kebijakan dan implementasi atas kebijakan

Tahap penentuan kebijakan meliputi:

1. Akper menentukan program pengabdian jangka panjang dan mensosialisasikan kepada sivitas akademika.

2. Akper menjabarkan program jangka panjang dalam rencana tahunan, program- program unggulan dan indikator kinerjanya.

3. Akper Yapenas 21 Maros memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat, meliputi pengajuan proposal, seleksi proposal, pendanaan, prosedur pelaksanaan, penjaminan mutu, supervisi dan monitoring kegiatan serta sistem pelaporan.

4. Akper perlu membentuk unit pelaksana teknis yang dapat melaksanakan fungsi pengelolaan inovasi teknologi, termasuk memfasilitasi perlindungan paten dan komersialisasnya.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat secara menyeluruh terhadap proses, penyajian, dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Evaluasi kegiatan di lapangan dengan menyebarkan angket berisi daftar pertanyaan evaluasi kepuasan target/sasaran dan dampak yang mereka rasakan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan (pre test dan post

test).

Inventarisasi terhadap kelemahan kegiatan, sebab dan faktor penghambat untuk menemukan akar masalah. Menyusun rencana mengatasi hambatan dalam rangka peningkatan mutu.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

 

MANUAL MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas

21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun

2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap

pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP A. Pengertian

Standar proses pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbankan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi. Pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputi pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

a. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

b. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukan oleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

c. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21

Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

d. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

e. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan

Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar

atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros. Di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). Ketua Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar BPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. MEKANISME PENJAMINAN MUTU A. Penetapan Standar Mutu isi Pengabdian Masyarakat

Penetapan standar ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat

3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

4. Model pemecahan maslah, rekayasa social, dan/ atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan atau pemerintah.

5. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar

Mekanisme pemenuhan standar terdiri atas penentuan kebijakan dan implementasi atas kebijakan :

1. Tahap penentuan kebijakan meliputi:

a) Akper menentukan program pengabdian jangka panjang dan mensosialisasikan kepada sivitas akademika.

b) Akper menjabarkan program jangka panjang dalam rencana tahunan, program-program unggulan dan indikator kinerjanya.

c) Akper Yapenas 21 Maros memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat, meliputi pengajuan proposal, seleksi proposal, pendanaan, prosedur pelaksanaan, penjaminan mutu, supervisi dan monitoring kegiatan serta sistem pelaporan.

d) Akper perlu membentuk unit pelaksana teknis yang dapat melaksanakan fungsi pengelolaan inovasi teknologi, termasuk memfasilitasi perlindungan paten dan komersialisasnya.

2. Tahap implementasi kegiatan meliputi:

a) Tahap persiapan, meliputi: penetapan judul kegiatan pengabdian dan penerapan IPTEK yang akan dilakukan, penetapan tim dan tugas pokok, penetapan kelompok sasaran dan review kepustakaan terkait IPTEK yang akan diabdikan.

b) Survei awal ke lapangan dan analisis situasi. Tahapan ini meliputi pengumpulan data dari masyarakat menyangkut kondisi dan potensi wilayah (fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang relevan dengan kegiatan), pengumpulan data dari Kelompok Sasaran.

c) Identifikasi dan perumusan masalah, perumusan tujuan dan manfaat Kegiatan, penetapan kerangka pemecahan masalah, penetapan waktu dan metode kegiatan, penyusunan anggaran kegiatan dan rancangan evaluasi kegiatan.

d) Penulisan dan pengajuan proposal yang dilanjutkan dengan review dan perbaikan proposal.

e) Pembuatan kontrak bagi yang lolos seleksi.

f) Pelaksanaan kegiatan, analisis hambatan-hambatan di lapangan dan cara mengatasinya.

g) Evaluasi dan pelaporan.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Pengendalian Standar Melalui Tahap Proposal.

1. Evaluasi selama berlangsungnya proses penyusunan proposal dan perbaikan langsung dilakukan jika terjadi kesalahan.

2. Tahapan seleksi proposal dilakukan melalui desk evaluation oleh tiga reviewer internal yang kompeten dan ditunjuk oleh Direktur Akper melalui Surat Keputusan Direktur Akper. Pada proses tersebut, berbagai kelemahan rancangan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuat diinventarisasi dan dianalisis, serta dapat langsung dilakukan perbaikan. Dengan demikian hanya pengusul yang mampu melalui seleksi ini dengan baik, maka programnya akan disetujui. Pengendalian Standar Melalul Hasil Akhir Pengabdian (Untuk Peningkatan Mutu).

Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu penilaian dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

 

MANUAL MUTU PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas

21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun

2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakaMutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga

penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP A. Pengertian

Standar proses pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan

pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbankan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memnuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi. Pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputi pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukanoleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Di tingkat Akper

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Ketua Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar UPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi//Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

Penetapan Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditentukan berdasarkan:

a. Kualifikasi akademik; dan

b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut: Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

 

MANUAL MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Latar Belakang

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas 21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu

penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai

dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan,

hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Standar proses pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbankan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memnuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi. Pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputi pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses

tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

a. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

b. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukanoleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

c. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

d. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

e. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Umit Penjaminan Mutu (UPM). Ketua Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar UPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

A. Penetapan Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;

b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian.

3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

B. Mekanisme Pemenuhan Standar
a) Akepr membuat aturan mengenai sarana dan prasarana pengabdian masyarakat. kepada
b) Penentuan standar sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada

masyarakat.

C. Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu sarana dan prasarana harus memenuhi aspek berikut:

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

 

MANUAL MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB 1. PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas 21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun 2020 yang menghasilkan luaran profesional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap

pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP A. Pengertian

Standar proses pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbankan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memnuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.

B. Ruang Lingkup

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi. Pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputi pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses

tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

a. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

b. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukanoleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

c. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

d. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

e. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada ketua Akper agar UPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

A. Penetapan Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

c. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

d. Kelembagaan wajib:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

4. Melaksanakan pemantauandan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

e. Perguruan tinggi wajib:

1. Memiliki rencana strategis pengabdiankepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

a. Mekanisme Pemenuhan Standar

1. Akper membua taturan mengenai pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Penentuan standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu pengelolaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

 

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen MANUAL/SPMI/V/2019
MANUAL MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

MANUAL MUTU PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan TRI-DHARMA perguruan tinggi, Akper Yapenas 21

Maros ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (learning society) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society) berdasar dari visi Akper Yapenas

21 Maros Menjadi program studi keperawatan yang unggul di Indonesia Timur pada tahun

2020 yang menghasilkan luaran professional dibidang keperawatan dan kesehatan berkelanjutan berdaya saing, berjati diri dan berakhlak mulia.

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu dan Teknologi). Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun kelompok yang pada giliranya secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat

Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, penelitian menduduki posisi sentral di antara kedua kegiatan yang lain. Kagiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasil- hasil penelitian.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa di perguruan tinggi, diperlukan adanya standar mutu penelitian

yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu setiap penelitian mulai dari tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan dan diseminasi hasil penelitian. Pengukuran keberhasilan kegiatan penelitian perlu dinyatakan dalam bentuk standar yang harus ditingkatkan terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjadi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini dibuat agar menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi dengan menerapkan siklus mutu. Dengan demikian pemanfaatan manual mutu ini diharapkan dapat mengakomodasi, dan memfasilitasi penyebarluasan hasil kegiatan

pengabdian masyarakat.

A. Pengertian

BAB 2. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Standar proses pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat wajib mempertimbankan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memnuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi.

B. Ruang Lingku

Manual mutu proses pengabdian masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian masyarakat baik di tingkat Akper, maupun program studi. Pengabdian masyarakat yang dimaksud meliputi pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Akper atau dana dari lembaga luar Akper. Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB 3. KEBIJAKAN DAN ORGANISASI PENJAMINAN MUTU A. Kebijakan Mutu

Lingkup penerapan proses pengendalian mutu penelitian mencakup seluruh proses

tahapan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akper Yapenas 21 Maros, yang mencakup:

1. Pengajuan usulan penelitian: pembuatan usulan penelitian mengacu atau sesuai dengan panduan/pedoman pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Akper Yapenas 21 Maros dan panduan penelitian dari DP2M Dikti.

2. Seleksi internal usulan penelitian (desk evaluation dan reviewer internal): Berupa evaluasi awal atau desk evaluation, kemudian evaluasi usulan penelitian dilakukan oleh 2 (dua) reviewer untuk setiap judul penelitian. Untuk penelitian eksternal, seleksi dilakukanoleh lembaga yang memberikan dana penelitian, hanya saja sebelum proposal dikirim biasanya akan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh reviewer internal.

3. Monev penelitian: tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan penelitian. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal Akper Yapenas 21 Maros. Didasarkan pada log book penelitian serta presentasi capaian penelitian. Akper Yapenas 21 Maros dilakukan selama 2 kali dalam tahun anggaran penelitian. Untuk penelitian eksternal, pelaksanaan Monev selain dilakukan secara internal, juga dilakukan secara terpusat menyesuaikan dengan jadwal monev dari lembaga pemberi bantuan dana penelitian.

4. Pelaporan hasil penelitian: peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian (hard copy dan soft copy) dan draft artikel yang siap dikirim ke jurnal ilmiah sesuai dengan luaran yang disebutkan dalam proposal penelitian. Khusus untuk penelitian dari Dikti, peneliti wajib mengupload hasil penelitian/laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian secaea online sesuai dengan jadwal dari Dikti.

5. Tindak lanjut hasil penelitian: fasilitasi untuk mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) maupun untuk diseminasi (grup diskusi, publikasi, seminar atau pembuatan buku ajar).

B. Organisasi Penjaminan Mutu

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Akper Yapenas 21 Maros di tingkat Akper:

1. Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Akper dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). Direktur Akper menetapkan kebijakan, norma dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh Senat.

2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengkoordinasi penelitian multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Akper, LPPM dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Akper agar UPM melakukan monitoring dan evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan.

Di tingkat Jurusan/Program Studi:

1. Penelitian di tingkat program studi merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat Akper. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Program Studi terdiri atas ketua Program Studi/Wadir I.

2. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan atas permintaan Ka.Prodi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. STANDAR DAN MEKANISME SPMI

Penetapan Standar Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakate) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

b. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

c. Kelembagaan wajib:

1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;

2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

4) Melaksanakan pemantauandan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

8) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

10) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib:

11) Memiliki rencana strategis pengabdiankepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

12) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;

13) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

14) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;

15) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

16) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

17) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Mekanisme Pemenuhan Standar

1. Akper membuat aturan mengenai pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Penentuan standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Manajemen Pengendalian Standar

Pemenuhan standar mutu pengelolaan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.