STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKPER KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS TAHUN 2019

 

AKPER KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS

2019

AKPER YAPENAS 21 MAROS No. Dokumen STANDAR/SPMI/V/2019
STANDAR MUTU SPMI No. Revisi
Tgl. dibuat Mei 2019

STANDAR MUTU SPMI AKPER YAPENAS 21 MAROS

PROSES PENANGGUNG JAWAB TGL
NAMA JABATAN TTD
1. Dikaji ulang oleh Yohanes Denggos, S.Pd, M.Kes Wadir I
2. Dikendalikan oleh Rahmawati, S.Gz, M.Si UPM
3. Disetujui oleh Rahmat Pannyiwi, S.Kep, SKM, M.Kes Direktur

YAYASAN PENDIDIKAN ANAK BANGSA AKPER KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS

Terakreditasi BAN PT No. 03/BAN PT/AK-IX/Dpl-III/IV/2009, Tanggal 24 April 2009

Kampus : Jl. Poros Maros – Makassar Km. 3 Tumalia Maros Telp. (0411) 3881920

KEPUTUSAN DIREKTUR AKPER KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS

NOMOR :016/AKS.YPAB/SK/MUTU/V/2019

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN, MANUAL, STANDAR, SOP, DAN FORMULIR SPMI

AKPER KEPERAWATAN YAPENAS 21 MAROS TAHUN 2019

———————————————————————————————

DIREKTUR YAPENAS 21 MAROS

———————————————————————————————-

MENIMBANG :
  1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandag perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Akper Yapenas 21 Maros;
  2. Bahwa untuk melaksanakan SPMI yang tertuang dalam kebijakan SPMI Akper Yapenas 21 Maros, dipandang perlu menyusun dokumen kebijakan SPMI;
  3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros untuk tahun 2019.
MENGINGAT :
  1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : Keputusan Direktur tentang penetapan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros.
PERTAMA :

Penetapan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan SPMI baik dibidang Akademi dan non Akademi.

KEDUA :

Penetapan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Akper Yapenas 21 Maros.

KETIGA :

Penetapan kebijakan, manual, standar, SOP, dan formulir SPMI Akper Yapenas 21 Maros tahun Akademi 2019 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan

KEEMPAT :

Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI Akper Yapenas 21 Maros tahun Akademi 2019, ketua unit penjaminan mutu internal Akper Yapenas 21 Maros ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Akper Yapenas 21 Maros yang tertuang dalam Standar SPMI.

KELIMA :

Unit penjaminan mutu internal ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu Akademi dan non Akademi secara keseluruhan di Akper Yapenas 21 Maros dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Akper Yapenas 21 Maros.

KEENAM :

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri.

KETUJUH :

Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 5 (tiga) tahun diberlakukan.

KEDELAPAN :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan.

 

DITETAPKAN DI: MAROS PADA TANGGAL: 21 MEI 2019

——————————-

DIREKTUR

AKPER YAPENAS 21 MAROS,

Rahmat Pannyiwi, S.Kep, SKM, M.Kes.

Tembusan, Kepada Yth :

  1. Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa
  2. Wadir I, II, dan III
  3. Ketua LPPM, UPM, dan Bagian
  4. Arsip

 

KATA PENGANTAR

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Internal Akper Yapenas 21 Maros mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan tujuan utama untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme khususnya di bidang keperawatan dan kesehatan.

Oleh karena itu, UPM harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan yang diberikan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi yang diluluskan. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka Direktur Akper Yapenas 21 Maros memberikan amanah kepada UPM untuk meningkatkan SPMI institusi maupun prodi.

Perumusan Standar Mutu Akper Yapenas 21 Maros tidak dapat dilepaskan dari Rencana Strategis Akper Yapenas 21 Maros. Rencana Strategis Akper Yapenas 21 Maros 2019-2023 menjadi acuan dalam perumusan Standar Mutu Akper Yapenas 21 Maros. Standar Mutu Akper Yapenas 21 Maros disusun dalam rangka perwujudan komitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu baik dan memuaskan para stakeholder-nya. Dalam merumuskan Kebijakan Mutu, uraian Visi, Misi dan Tujuan Akper Yapenas 21 Maros menjadi pegangan utama. Semua standar mutu, sasaran mutu dan semua dokumen mutu lainnya harus diturunkan dari visi dan misi serta tujuan dari Akper Yapenas 21 Maros.

Maros, Mei 2019

Direktur Akper Yapenas 21 Maros

Rahmat Pannyiwi, SKM., S.Kep., M.Kes.

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI

A. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Menristekdikti No 44 tahun 2015. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehinggan konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Akper Yapenas 21 Maros menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir butir mutu. Standar Mutu dibutuhkan oleh Akper Yapenas 21 Maros dalam kaitan:

  1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Akper Yapenas 21 Maros;
  2. Untuk memacu Akper Yapenas 21 Maros agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
  3. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Akper Yapenas 21 Maros, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Akper Yapenas 21 Maros dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Akper Yapenas 21 Maros sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Akper Yapenas 21 Maros.

B. Penetapan Standar Mutu

Komponen yang menjadi jaminan mutu Akper Yapenas 21 Maros ditetapkan sebaga Standar Mutu Akper Yapenas 21 Maros. Standar mutu ditetapkan Akper Yapenas 21 Maros dengan berpedoman kepada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Akper Yapenas 21 Maros mencakup komponen – komponen yang mencerminkan tingkat efektifitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan SPMI di Akper Yapenas 21 Maros adalah :

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas

  1. Standar kompetensi lulusan
  2. Standar Isi Pembelajaran
  3. Standar Proses Pembelajaran
  4. Standar Penilaian Pembelajaran
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian terdiri atas

  1. Standar Hasil Penelitian
  2. Standar Isi Penelitian
  3. Standar Proses Penelitian
  4. Standar Penilaian Penelitian
  5. Standar Peneliti
  6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  7. Standar Pengelolaan Penelitian
  8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengabdian terdiri atas

  1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
  2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
  3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
  4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
  5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
  7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
  8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Akper Yapenas 21 Maros. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

C. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/peserta didik di Akper Yapenas 21 Maros. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus- menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana Akademi yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Jurusan, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu Akper Yapenas 21 Maros dapat berjalan seperti yang diharapkan.

D. Evaluasi Standar Mutu

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

E. Perbaikan Standar Mutu

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktorfaktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

  1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah- langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
  2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
  3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkahlangkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
  4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
  5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik; Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.


BAB II 
STANDAR PENDIDIKAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi Lulusan menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 5 menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.

2. Rasionil

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaska sebelumnya,maka :

  1. Setiap PS harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
  2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir Akademi yang kondusif;
  3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

3. Standar dan Indikator

No Standar Indikator
1 Program Studi menghasilkan

lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI

1. Rata Rata Indeks Prestasi Komulatif (IPK)
2.

3.

4.

5.

lulusan DIII minimal 3.00

Rata rata masa studi mahasiswa program studi DIII

30 bulan

Persentasi lulusan tepat waktu lebih dari 50%

Rata rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi DIII kurang dari 6 bulan

Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program

studi DIII dengan bidang studi lebih dari 50%

6. Lulusan DIII Keperawatan Akper Yapenas 21 memiliki kemampuan dibidang Keperawatan
klinik dan komunitas yang unggul sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan oleh Asosiasi Pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia

(AIPDIKI)

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002

Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender Akademi.

2. Rasionil

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Akper Yapenas 21 Maros harus mengacu pada tujuan Akper Yapenas 21 Maros yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan Akademi dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai daritingkat sekolah tinggi hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Akper Yapenas 21 Maros harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros harus menunjukkan dan memiliki:

  1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
  2. Peta kurikulum;
  3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
  4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan Peta kurikulum;
  5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
  6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
  7. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
  8. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
  9. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

3. Standar dan Indikator

No Standar Indikator
1. Program Studi memiliki 1. Kurikulum memuat jabaran
dokumen kurikulum yang kompetensi lulusan secara lengkap
dimutakhirkan secara periodik dan (kompetensi utama, kompetensi
berorientasi ke depan sesuai pendukung, dan kompetensi lain)
dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta dinyatakan dalam sikap,
program studi pengetahuan dan keterampilan dan berorientsai ke depan sesuai dengan visi, misi , tujuan dan sasaran program

studi

2. Kurikulum mencantumkan
matriks/peta kurikulum (standar
3. kompetensi versus mata kuliah)

Seluruh mata kuliah (tatap muka dan

praktika/praktik) dilengkapi dengan
silabus mata kuliah yang
dimutakhirkan
4. Program studi melakukan peninjauan
kurikulum minimal 5 tahun sekali

dengan melibatkan/

mempertimbangkan masukan dari
pemangku kepentingan internal dan

eksternal serta dimutakhirkan dengan

perkembangan keilmuan dan
teknologi dibidangnya

Standar Mutu Akper Yapenas 21 Maros

Page 17

No Standar Indikator
2. Program Studi menentukan dosen 1. Program studi memiliki mekanisme
pembimbing Akademi/ dosen wali pembentukan dosen pembimbing
bagi setiap mahasiswa dan melakukan Akademi /wali dan memonitoring
proses pengendalian pembembingan proses pembimbingan
Akademi mahasiswa setiap awal 2. Jumlah total bimbingan
semester mahasiswa program diploma per
dosen pembimbing maksimal 30
orang
3. Rata-rata jumlah pertemuan
mahasiswa per dosen pembimbing Akademi/wali minimal 3 kali per semester
3. Program Studi menentukan dosen 1. Program studi memiliki mekanisme
pembimbing tugas akhir bagi setiap pembentukan dosen pembimbing
mahasiswa dan melakukan proses tugas akhir dan pengendalian
pengendalian penyelesaian tugas akhir penyelesaian tugas akhir
mahasiswa 2. Seluruh dosen pembimbing tugas
akhir program studi DIII
berpendidikan minimal S2 dan sesuai

dengan bidang keahliannya

3. Jumlah mahasiswa per dosen
pembimbing tugas akhir maksimal 12

orang per angkatan

4. Rata rata jumlah pertemuan/
5. pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali

Rata rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan

Standar Mutu Akper Yapenas 21 Maros

Page 18

No Standar Indikator
4. Program studi menerapkan 1. Program studi memiliki program
kebijakan dan memiliki program peningkatan suasana Akademi dalam
tentang peningkatan suasana Akademi rencana operasional
yang baik 2. Program studi menyelenggarakan
kegiatan yang dapat mendorong kea

rah peningkatan suasana Akademi

seperti seminar, symposium,
lokakarya, perlombaan minimal sekali dalam setahun

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran Akper Yapenas 21 Maros adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran Akper Yapenas 21 Maros mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/SNP, BAN- PT, dan LAM-PT-Kes atau ketentuan serta prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Akper Yapenas 21 Maros.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

2. Rasionil

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademi Akper Yapenas 21 Maros sebagai berikut:

  1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24,Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57.
  2. b. BAN – PT/LAM-PTKes Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar itu terdiri atas 24 standar dan diantaranya adalah Proses Pembelajaran.

3. Standar dan Indikator

No Standar Indikator
1. Program Studi menyelenggarakan 1. Kegiatan kuliah dan pra ktikum
perencanaan proses pembelajaran dilengkapi dengan buku referensi yang
sesuai dengan KKNI mutakhir dan bahan ajar berupa
modul, slide dan video pembelajaran
2. Perencanaan proses pembelajaran
disusun untuk setiap mata kuliah dan
disajikan dalam Rencana
3. Pembelajaran Semester

RPS wajib ditinjau da

secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

4. Program Studi menerapkan
mekanisme penyusunan dan
peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam

satu bidang ilmu setiap semester

(mencakup materi kuliah, metode
pembelajaran, penggun aan teknologi
pembelajaran dan cara cara
evaluasinya)
2. Program studi menyelenggarakan 1. Jumlah mahasiswa per kelas
atau melaksanakan proses maksimal 40 orang
No Standar Indikator
pembelajaran dengan baik bersifat 2. Persentase mata kuliah
interaktif, kontekstual, tematik, (wajib/pilihan) program studi DIII
efektif, kolaboratif dan berpusat pada

mahasiswa

yang menerapkan sistem SCL (Student

Centeral Learning) minimal 30%

3. Persentase mata kuliah yang
diselenggarakan dengan sistem e-
learning (blended system) minimal

20%

4. Program studi menerapkan
mekanisme monitoring kehadiran
mahasiswa, kehadiran dosen dan
kesesuaian materi kuliah yang
diajarkan dengan silabus setiap
semester
5. Program studi menerapkan
mekanisme penjaminan mutu soal
ujian dan kesesuaiannya dengan isi
silabus sehingga menghasilkan soal
ujian yang bermutu baik dan dapat
mengukur kompetensi yang
dirumuskan
3. Program studi wajib menerapkan 1. Jumlah beban belajar seorang
beban belajar mahasiswa sesuai mahasiswa DIII 108 sks
dengan aturan yang berlaku 2. Kegiatan perkuliahan dan
praktikum dilaksanakan secara penuh

(16 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya

3. Kegiatan praktikum mahasiswa
menggunakan fasilitas laboratorim
Akper Yapenas 21 Maros atau yang dapat diakses.

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Akper Yapenas 21 Maros, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam daftar nilai akhir, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh gugus kendali mutu program studi dengan pengawasan dari Badan Penjamin Mutu Akper Yapenas 21 Maros.

2. Rasional

Sesuai dengan pasal 19 Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

3. Standar dan Indikator

No Standar Indikator
1. Program studi

menyelenggarakan

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa

1. Program studi menyelenggarakan proses

penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket

3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa

4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

No Standar Indikator
5. Dosen melakukan prosedur penilaian
mencakup tahap perencanaan, kegiatan
pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir

6. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal empat belas hari setelah pelaksanaan ujian

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dilingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademia memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yangdikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya Akademi serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademia.

2. Rasional

Program studi di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi Akademi dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program Akademi.

Program studi di lingkungan Akper Yapenas 21 Maros juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program Akademi. Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 26, 27, 28, 29 dan 30.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Dosen wajib memiliki 1. Dosen program diploma tiga harus
kualifikasi Akademi dan berkualifikasi Akademi paling rendah lulusan
kompetensi pendidik, serta magister atau magister terapan yang relevan
memiliki kemampuan untuk dengan program studi, dan dapat
menyelenggarakan menggunakan dosen bersertifikat profesi yang
pendidikan dalam rangka relevan dengan program studi dan
pemenuhan capaian berkualifikasi paling rendah setara dengan
pembelajaran lulusan jenjang 8 (delapan) level KKNI
2. Dosen wajib melakukan 1. Perhitungan BKD didasarkan antara lain
penghitungan Beban Kerja pada:
Dosen (BKD) secara periodik a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup:
dan teratur 1. Perencanaan, pelaksanaan dan
pengedalian proses pembelajaran
2. Pelaksanaan evaluasi hasil
pembelajaran
3. Pembimbingan dan pelatihan

4. Penelitian

No. Standar Indikator
5. Pengabdian kepada Masyarakat
b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan
tugas tambahan
c. Kegiatan penunjang
2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40
jam/minggu atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.

Beban kerja pada kegiatan pokok dosen

disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan

tugas tambahan.

3. Beban kerja dosen dalam membimbing
penelitian terstruktur dalam rangka
penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
3. Dosen tetap wajib 1. Jumlah dosen tetap pada setiap program studi
memiliki keahlian dibidang minimal 70% dari jumlah seluruh dosen
ilmu yang sesuai dengan 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara
disiplin ilmu pada program penuh waktu untuk menjalankan proses
studinya pembelajaran pada setiap program studi paling
4. Tenaga Kependidikan 1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi

Akademi paling rendah lulusan program DIIII yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

2. Khusus tenaga kependidikan bagi tenaga administrasi, memiliki kualifikasi Akademi paling rendah SMA atau sederajat.

wajib memiliki kualifikasi
Akademi dan kompetensi
serta memiliki kemampuan
untuk menyelenggarakan
administrasi pendidikan
dalam rangka layanan
pendidikan
No. Standar Indikator
3. Tenaga kependidikan yang memerlukan
keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan

keahliannya.

4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti
pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.
5. Program studi didukung 1. PS memiliki program pengembangan dosen
dengan sumber daya dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan
tetap yang mencukupi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
memenuhi kulifikasi bidang di program studi.
pendidikan minimal sesuai 2. Proses seleksi, perekrutan, penempatan,
bidang. 3.

4.

5.

pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.

Persentase dosen yang memiliki Sertifikat

Pendidik Profesional lebih dari 60%.

Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah 1:30.

Persentase dosen tetap yang menjadi anggota

masyarakat bidang ilmu (Akademi dan
profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar BAN PT/LAM-PTKes.
6. Program studi memiliki 1. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara

dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dan sebagainya dari luar Akper Yapenas 21

Maros.

program untuk mengundang
tenaga ahli/pakar sebagai
pembicara dalam atau luar

negeri pada seminar, pelatihan

atau sebagai dosen tamu
dalam proses pembelajaran.
No. Standar Indikator
2. Frekuensi mendatangkan tenaga ahli/pakar

sebagai pembicara sekurang kurangnya 1 kali dalam 1 semester.

7. Akper memiliki mekanisme

monitoring dan evaluasi kerja

1. Rata rata bebab dosen per semester atau

rata- rata FTE (Fulltime Teaching Equvalent)

dosen dalam bidang tri 12-16 SKS.
dharma dan 2. Rata rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam
mendokumentasikan rekam mengajar 14-16 kali per semester.
jejaknya yang mampu telusur. 3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan
(sebagai pembicara/peserta) dalam
seminar/lokakarya/penataran/workshop/pelati
han (nasional/internasional) minimal sekali dalam setahun.
8. Program Studi didukung 1. PS memiliki perencanaan dan program
dengan tenaga kependidikan pengembangan untuk meningkatkan
yang mencukupi dan kompetensi tenaga kependidikan (melalui
pendidikan/kompetensi yang pemberian kesempatan belajar/pelatihan,
sesuai 2.

3.

4.

pemberian fasilitas, dan jenjang karir). Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat Akper.

PS memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.

PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015 paling sedikit terdiri atas:

  1. Lahan
  2. Ruang kelas
  3. Perpustakaan
  4. Laboratorium / studio / bengkel kerja / unit produksi
  5. Tempat olahraga
  6. Ruang untuk berkesenian
  7. Ruang untuk kegiatan mahasiswa
  8. Ruang pimpinan perguruan tinggi
  9. Ruang dosen
  10. Ruang tata usaha
  11. Fasilitas umum

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain : jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data

2. Rasional

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 31-37 Permenristekdikti No 44 tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No Standar Indikator
1. Program studi didukung 1. Bangunan: memenuhi persyaratan
dengan prasarana teknis dan keamanan, serta jumlahnya
pendidikan yang memadai mencukupi.
dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang) 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang.
No Standar Indikator
3.

4.

Ruang administrasi kantor: minimal 2 m2 per orang.

Ruang kerja setiap dosen: minimal 2

m2 per dosen

5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m2
per mahasiswa.
6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa
2. Jurusan didukung dengan 1. Perlengkapan listrik : memenuhi
prasarana air, listrik, dan gas

yang mencukupi

persyaratan teknis dengan kondisi baik,

ramah lingkungan, dipelihara secara

rutin dan tersedia setiap saat
2. Fasilitas air dan gas: memenuhi
persyaratan sanitasi dengan kondisi
baik, ramah lingkungan, dipelihara
secara rutin dan tersedia setiap saat.
3. Jurusan didukung oleh 1. Toilet : memenuhi persyaratan
prasarana penunjang yang teknis, jumlahnya mencukupi ,
lengkap, bermutu baik dan tersedia air bersih setiap saat,
mencukupi untuk kebutuhan berfungai baik, dan dilakukan
mahasiswa. 2. pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.

Kantin : luas minimal 4 m2 per

mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas
penjualan dan ruang makan
memenuhi persyaratan sanitasi
dengan didukung air bersih untuk

cuci tangan dan pencucian peralatan

yang mencukupi, pembuangan air
yang tertutup dan penjaja makanan
No Standar Indikator
yanga memenuhi persyaratan
higiene.
3.

4.

Ruang himpunan mahasiswa minimal

25 m2

Poliklinik/Ruang Layanan Kesehatan

: tersedia mencukupi, berkualitas baik

dan memenuhi persyaratan untuk
layanan kesehatan.
5.

6.

Auditorium : sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan.

Asrama mahasiswa: jumlah kamar

sesuai dengan daya tampung yang

direncanakan (2 orang per kamar)

bermutu baik dan dirawat sesuai
jadwal.
7. Gedung olahraga : memenuhi
kriteria gedung (indoor) untuk
pemakaian jenis cabang olahraga
8. tertentu, berkualittas baik, dan dapat diakses dengan mudah.

Tempat ibadah s e p e r t i Masjid : 2

m2 per orang, bermutu baik, dan
jumlah mencukupi.
No Standar Indikator
4. Program Studi didukung 1. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang
oleh perpustakaan dengan 2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai
koleksi pustaka yang sesuai bidang ilmu : >= 100 eksemplar
dengan bidang dengan (dalam tiga tahun terakhir)
jumlah yang memadai 3. Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir
>= 200 (dalam tiga tahun terakhir)
4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi
5. Dikti yang sesuai bidang : >= 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

Jumlah jurnal terakreditasi non Dikti

yang sesuai bidang >= 3 judul
dengan nomor lengkap (dalam tiga
tahun terakhir)
6.

7.

Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang : >= 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)

Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang : >= 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun

terakhir)

8. Jumlah prosiding seminar yang
9. sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir)

Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)

No Standar Indikator
5. Proses belajar mengajar di Luasan untuk laboratorium/bengkel
program studi didukung sarana /studio/ruang simulasi/lapang minimal 2
laboratorium yang bermutu m2 per mahasiswa
baik dan dapat diakses oleh
mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.
6. Ruanganuntuk kegiatan 1. Setiap kelas yang digunakan untuk
Akademi (kuliah/praktikum/ kegiatan perkuliahan dilengkapi
penelitian tugas dengan sarana belajar yang mencukupi
akhir/seminar (kursi, meja, papan tulis, spidol,
mahasiswa/ujian sidang penghapus, LCD, Laptop, AC, Wifi)
sarjana) didukung peralatan serta dapat digunakan setiap hari
utama yang mencukupi, (minimal 20 jam / minggu).
bermutu baik dan dapat 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk
digunakan setiap saat. kegiatan praktikum / penelitian tugas
akhir dilengkapi dengan sarana
praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis pakai) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
7. Proses belajar mengajar 1. Tersedia komputer dan perangkat
didukung oleh sistem lunak yang lengkap dan canggih.
pengelolaan data dan 2. Sistem teknologi informasi selalu
informasi tentang ditata dan di upgrade minimal 1 tahun
penyelenggaraan program 1 kali.
Akademi di program studi yang mudah diakses. 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari.
No Standar Indikator
4. Adanya kebijakan pemeliharaan
dan modernisasi komputer serta
didukung dana yang memadai.
5. Komputer dihubungkan dengan
jaringan lokal dan internet (kapasitas
akses internet yaitu 1 kbps per
mahasiswa).
6. Rasio jumlah komputer per
7. mahasiswa minimal 1:10.

Ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa.

8. Ketersediaan sarana elearning
yang didukung oleh piranti keras,
piranti lunak dan manual yang
memadai dan dapat dioperasikan,

serta dipelihara secara layak.

9. Pengelolaan data Akademi di
program studi didukung oleh sistem
informasi yang tertelusur, ditangani
10. dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas / Wide Area Network (WAN).

Sekolah tinggi memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang

menyediakan informasi Akademi dan

non Akademi bagi pemangku
kepentingan dan datanya selalu
dimutakhirkan secara reguler
(minimal 1 kali per minggu).
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Rasional

Landasan ideal untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Pasal 38-39 Permenristekdikti No 44 tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Program studi wajib 1. Program Studi wajib melakukan penyusunan
melakukan perencanaan, kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap
pelaksanaan, pengendalian, mata kuliah.
pemantauan dan evaluasi 2. Program studi wajib menyelenggarakan program
serta pelaporan kegiatan pembelajaran sesuai standar isi, standar proses dan
pembelajaran 3. standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana Akademi dan budaya

mutu yang baik.

4. Program studi wajib melakukan kegiatan
5. pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Program studi wajib melaporkan hasil program

pembelajaran secara periodik sebagai sumber data

dan informasi dalam pengambilan keputusan
perbaikan dan pengembangan mutu
pembelajarann.
No. Standar Indikator
6. Dosen harus melakukan proses input nilai secara
online melalui Sistem Informasi Kampus
(Sisfokampus), jika ada.

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan permahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2. Rasional

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 40, 41 dan 42.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Program Studi memperoleh dana 1. Program Studi memiliki
operasional penyelenggaraan tridarma perencanaan sasaran mutu,
secara memadai. perencanaan kegiatan/kerja dan
perencanaan / alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur / mekanisme yang berlaku di Akper Yapenas 21

Maros dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

No. Standar Indikator
2. Rata rata dana operasional
(pendidikan, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat,
termasuk gaji dan upah) lebih dari 4
3. juta per mahasiswa per tahun.

Rata rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp. 2 juta per dosen per tahun.

4. Rata rata dana yang diperoleh
dalam rangka pelayanan/pengabdian
5. kepada masyarakat: lebih dari 3 juta per dosen per tahun.

Rata rata jumlah dan dana kegiatan

kepakaran dengan pemerintah di
lingkungan jurusan : Minimal satu

kegiatan per dosen tetap per tahun

dengan dana minimal Rp. 1 juta per

dosen tetap per tahun.

6. Penggunaan dana PPM (penelitan,
pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%.


BAB III 
STANDAR PENELITIAN

A. Standar Hasil Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Akper Yapenas 21 Maros yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Yapenas 21 Maros untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Yapenas 21 Maros, yaitu pangan dan energi. Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Yapenas 21 Maros, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Yapenas 21

Maros, yaitu:

  1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
  2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
  3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Yapenas 21

Maros dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

  1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
  2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf Akademi Yapenas 21 Maros beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

2. Rasional

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

  1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
  2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademia sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya Akademi,
  3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, Yapenas 21 Maros melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitinya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialahmenjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Yapenas 21 Maros, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyeleaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 44 Permenristekdikti No 44 tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Akper mengimplementasikan Adanya dewan etik penelitian yang

indikatornya berupa tinjauan (review)

aspek etika penelitian

kode etik penelitian.
2. Penelitian harus memiliki Keterkaitan penelitian dengan
kegunaan dan relevansi pendidikan berupa:
dengan pendidikan dan ilmu 1. Minimal 1 mahasiswa yang
pengetahuan. dilibatkan dalam setiap penelitian.
2. Jumlah penelitian yang
memperoleh HaKi minimal 1 per

program studi dalam setiap 3 tahun.

3. Jumlah prototipe produk atau
kebijakan yang dihasilkan minimal

1 per program studi dalam setiap 3 tahun.

3. Penelitian harus memiliki Jumlah hasil penelitian yang telah
nilai komersial dikomersilkan minimal 1 per program
studi dalam setiap 5 tahun
4. Hasil penelitian dipublikasikan 1. Jumlah tulisan ilmiah yang
dalam bentuk artikel ilmiah dipublikasikan dalam bentuk buku,
(buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKi/paten) 2. prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.

Jumlah karya penelitian dosen yang

memperoleh penghargaan/award di

tingkat nasional/ nternasional
minimal 1 karya per program studi per 5 tahun.

Standar Mutu Akper Yapenas 21 Maros

Page 39

No. Standar Indikator
3. Jumlah HaKI yang diregistrasi
minimal 1 per program studi
dan/atau pusat per 5 tahun.
5. Mahasiswa memperoleh layanan

bimbingan penelitian

1. Persentase jumlah proposal hibah
kompetis yang diajukan oleh
mahasiswa terhadap jumlah
mahasiswa program studi DIII
minimal 5%.
2. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap

jumlah proposal yang diajukan oleh

mahasiswa program studi DIII
minimal 5%.
3. Jumlah mahasiswa yang
mengikuti kegiatan PKM lebih dari

20 orang per tahun.

6. Dosen di program

melaksanakan

studi yang

kegiatan

Jumlah penelitian dosen yang sesuai

bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun.

penelitian dengan melibatkan
mahasiswa.

B. Standar Isi Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala , fenomena, kaidah, model, postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa

inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia , usaha dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitan dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengatisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Rasional

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk pada pasal 45 Permenristek Dikti No,o 44 Tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Penelitian dilaksanakan Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program

studi / sekolah tinggi masing masing minimal 50%.

sesuai denga mandat
program studi/sekolah
tinggi.
2. Penelitan dilaksanakan Jumlah publikasi imliah yang terakreditasi nasional
harus bermutu. maupun internasional minimal 10% dari jumlah
penelitian yang diperoleh dosen.

C. Standar Proses Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya Akademi. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

2. Rasional

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk pada pasal 45 Permenristek Dikti No. 46 Tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Perencanaan penelitian Ada perencanaan penelitian (road map) di

sekolah tinggi/lembaga yang dituangkan didalam Rencana Induk Penelitian (RIP)

2. Pelaksanaan penelitian 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road

map

2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule

3. Monitoring dan Adanya monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan penelitian

evaluasi penelitian

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

2. Rasional

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk pada pasal 45 Permenristek Dikti No. 47 Tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

E. Standar Peneliti

1.Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan

 

No. Standar Indikator
1. Perencanaan 1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan

tahunan.

2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan

2. Pelaksanaan 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan

proposal.

2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan
proposal.
3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan
4. penelitian dengan proposal.

Adanya kesesuaian anggaran / dana pelaksanaan penelitian dengan proposal

3. Evaluasi dan perbaikan 1. Ada checklist penilaian kesesuaian.

2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.

penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi Akademi dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan :

  1. Pengalaman
  2. Kredibilitas
  3. Kemampuan kerjasama
  4. Komitmen waktu
  5. Penghargaan nasional dan internasional
  6. Konsultan / staf ahli
  7. Terlibat dalam penelitian internasional
  8. Kelompok peneliti bermutu
  9. Penelitian sesuai jadwal

2. Rasional

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk pada pasal 45 Permenristek Dikti No. 48 Tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Profesionalisme peneliti Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan

tema penelitian

2. Capaian peneliti Jumlah penghargaan yang diperoleh :

1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi per 5 tahun.

2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi per 5 tahun.

3. Sumberdaya dosen Presentase dosen yang mengikuti kerjasama
yang mencukupi dan penelitian luar negeri > 1 % (terhadap jumlah
memenuhi kualifikasi dosen di program studi)
pendidikan
4. Peneliti wajib 1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan :
memiliki kemampuan a. Kualifikasi Akademi
tingkat penguasaan b. Hasil Penelitian
metodologi penelitian 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan
yang sesuai dengan bidang dalam melaksanakan penelitian.
keilmuan, objek penelitian 3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan
serta tingkat krumitan dan metodologi penelitian agar mampu
tingkat kedalaman melaksanakan penelitian dengan baik.
No. Standar Indikator
penelitian dalam
melaksanakan penelitian
5. Peneliti memperoleh Setiap program studi mengapatkan penghargaan
prestasi dalam hibah, pendanaan program dan kegiatan
mendapatkan penelitiandari institusi nasional/intenasional
penghargaan hibah, minimal 1 penelitian per tahun.
pendanaan program dan
kegiatan penelitian dari
tingkat nasional dan
internasional

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2. Ruang Lingkup

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristekdikti No.44 tahun 2015 pasal 49.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Prodi harus menyediakan 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung
sarana dan prasarana yang penelitian dengan jumlah yang memadai dengan
mendukung kegiatan kualitas yang baik.
penelitian 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik institusi (seperti
No. Standar Indikator
laboratorium, studio, bengkel dll, dilengkapi

dengan perlatan.

2. Dana Operasional Rata rata dana operasional penelitian dosen
Penelitian minimal Rp. 2.000.000 per dosen per tahun
3. Kontrak penelitian Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan

penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian.

4. Fasilitas 1.

2.

Tersedia laboratorium riset yang memadai dan

memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai

dan bermutu baik.

3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang
mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal
internasional terindeks scopus dan jurnal
nasional terakreditasi.
4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang
mempublikasikan hasil penelitiannya

bentuk buku referensi.

dalam
5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang
mendaftarkan hasil penelitiannya dalam paten. bentuk

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pengeloaan Penelitian

  1. Institusi
  2. Struktur Manajemen
  3. Rencana yang jelas
  4. Alokasi dana
  5. Fasilitas
  6. Dokumentasi
  7. Dikelola lembaga penelitian tingkat Akper Yapenas 21 Maros
  8. Unit Pengelola tingkat Jurusan
  9. Struktur Organisasi, Fungsi dan garis pertanggung jawaban yang jelas
  10. Tersedia roadmap institusi, jurusan dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan Akper Yapenas 21 Maros.
  11.  Alokasi dana Akper Yapenas 21 Maros untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional) 20-30%.
  12. Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium denga peralatan lengkap dan laboratorium lapangan.
  13. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan.
  14. Penelitian yang mudah diakses IT.

2. Rasional

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 50.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Pengelolaan Penelitian 1. Adanya kesesuaiam kegiatan penelitian

dengan rencana induk penelitian Akper

Yapenas 21 Maros.

No. Standar Indikator
2. Memiliki Unit Penjaminan Mutu (UPM)
dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas

dalam pengendalian mutu penelitian.

3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan penelitian

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Akper wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal sekolah tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

  1. Perencanaan penelitian
  2. Pelaksanaan penelitian
  3. Pengendalian penelitian
  4. Pemantauan dan evaluasi penelitian
  5. Pelaporan dan hasil penelitian
  6. Diseminasi hasil penelitian

2. Rasional

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 51.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Akper harus 1. Rata rata dana penelitian dosen minimal 2 juta

per dosen per tahun.

2. Persentase penggunanaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat > 5 % dari total pemasukan dana.

mengalokasikan dana
penelitian yang memadai
untuk setiap tahunnya.
No. Standar Indikator
2. Pendanaan yang berasal dari

kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat

1. Persentase rata rata jumlah penelitian dosen yang

sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20%.

2. Persentase rata rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%.

BAB IV STANDAR PENGABDIAN

A. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

  1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
  2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
  3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Rasional

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 55 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No Standar Indikator
1. Isi pengabdian harus 1. Penghargaan nasional dan internasional judul
mencakup aplikasi penelitian per tahun meningkat.
dan pengembangan 2. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan
teknologi tepat guna bagi paten/HaKI, karya tulis ilmiah populer dan
masyarakat yang harus laporan pengabdian.
memuat prinsip-prinsip 3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan
kemanfaatan, kemutakhiran, berguna bagi masyarakat.
No Standar Indikator
dan mengantisipasi 4. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat
kebutuhan masa datang dimanfaatkan.
5. Pengabdian sesuai jadwal.

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana sekolah tinggi / lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah tinggi

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demikeberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkuppengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi,pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikapinovatif dan kreatif.

2. Rasional

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau kariatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis, sistematis serta efektif dan efesien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini adalah menjalankan kegiatan secara sungguh sungguh sehingga benar benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berdasarkan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

3. Standar dan Indikator

No Standar Indikator
1. Isi pengabdian harus 1. Penghargaan nasional dan internasional judul
mencakup pengembangan p e r tahun
ipteks, teknologi tepat guna

bagi masyarakat yang harus

2. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan

modul pelatihan

memuat prinsip-prinsip 3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan
kemanfaatan, kemutakhiran, berguna bagi masyarakat
dan mengantisipasi 4. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat
kebutuhan masa datang 5. guna

Pengabdian sesuai jadwal

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

  1. Pelayanan kepada masyarakat;
  2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  3. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  4. Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan diperguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

2. Rasional

Landasan ideal standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah Pasal 57 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Proses pengabdian 1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal
kepada masyarakat yang disetujui pimpinan
merupakan kriteria 2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan
minimal tentang atau reviewer
kegiatan pengadian kepada 3. Pelaksanaan PPM harus melibatkan
masyarakat, yang terdiri mahasiswa
atas perencanaan,
No. Standar Indikator
pelaksanaan, dan pelaporan

kegiatan.

4. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan

kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan

5. Dokumen hasil monev kegiatan

6. Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Linkgup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

  1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terusmeningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;dan
  4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi :

  1. Tingkat kepuasan masyarakat
  2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
  3. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuand dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
  4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan / atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau :
  5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Landasan ideal standar penilaian pengabdian masyarakat adalah pasal 59 Permenristekdikti tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Penilaian pengabdian kepada 1. Tingkat kepuasan masyarakat
masyarakat merupakan 2. Terjadinya perubahan sikap , pengetahuan dan
kriteria minimal tentang keterampilan pada masyarakat sesuai dengan
penilaian terhadap proses dan sasaran program
hasil pengabdian kepada 3. Dapat dimanfaatnya ilmu pengetahuan dan
masyarakat 4. teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi
kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

E. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Landasan ideal standar penilaian pengabdian masyarakat adalah pasal 60 Permenristekdikti tahun 2105.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Pelaksana pengabdian 1. Kemampuan pelaksana
kepada masyarakat wajib menentukan kewenangan dalam
memiliki kemampuan melaksanakan pengabdian
tingkat penguasaan yang 2. Seriap Doen harus mengikuti
sesuai dengan bidang pelatihan metodologi pengabdian agar
keahlian , jenis kegiatan, mampu melaksanakan pengabdian
serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan dengan baik
2. Pelaksana pengabdian 1. Pelaksana harus memiliki kualifikasi
kepada masyarakat adalah sesuaI dengan kriteria yang
dosen yang melibatkan mahasiswa dipersyaratkan penyandang dana

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2. Rasional

Landasan ideal standar penilaian pengabdian masyarakat adalah pasal 60 Permenristekdikti tahun 2105.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Tersedianya sarana dan Harus memenuhi standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

prasarana pengabdian
kepada masyarakat yang
diperlukan untuk
menunjang proses
pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka
memenuhi hasil
pengabdian kepada
masyarakat

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. LPPM wajib:

  1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
  9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  10. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib :

  1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagiandari encana strategis perguruan tinggi;
  2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukankesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdiankepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakatsecara berkelanjutan;
  4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdiankepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
  5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat denganmengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepadamasyarakat;
  6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja samapengabdian kepada masyarakat;
  7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi saranadan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
  8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakatdalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikitmelalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2. Rasional

Landasan ideal standar penilaian pengabdian masyarakat adalah pasal 60 Permenristekdikti tahun 2015.

3. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Pengelolaan pengabdian kepada 1. Akper Yapenas 21 Maros memiliki rencana
masyarakat merupakan kriteria strategis pengabdian kepada masyarakat yang
minimal tentang perencanaan, merupakan bagian dari rencana strategis perguruan
pelaksanaan, pengendalian, tinggi
pemantauan dan evaluasi, serta 2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian
pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3.

4.

pengabdian kepada masyarakat

Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

lembaga atu fungsi pengabdian kepada
No. Standar Indikator
masyarakat dengan mengacu kepada standar hasil,

standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat

5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana
pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil , standar isi dan standar proses

pengabdian kepada masyarakat

6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada
lembaga lain melalui kerjasama pengabdian
kepada masyarakat
7.

8.

Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

  1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasi pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana

3. Rasional

Landasan ideal standar penilaian pengabdian masyarakat adalah pasal 601 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

4. Standar dan Indikator

No. Standar Indikator
1. Pendanaan dan pembiayaan 1. Akper Yapenas 21 Maros wajib menyediakan dana
pengabdian kepada masyarakat internal untuk pengabdian kepada masyarakat
merupakan kriteria minimal 2. Selain dana internal perguruan tinggi , pendanaan
sumber dan mekanisme pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber
pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain
pengabdian kepada masyarakat baik dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat minial 5%.


BAB V 
REFERENSI

  1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pedididkan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  11. STATUTA Akper Yapenas 21 Maros;
  12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. SK Dikti 228/D/O/2002 tentang Ijin Operasional Akper Yapenas 21 Maros.